Kemendes PDT Gandeng LDII dan Mitra Lintas Sektor Teken MoU Dukung Asta Cita Presiden Prabowo

Jakarta (24/7). Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 15 lembaga, termasuk LDII. MoU tersebut bertujuan mendorong kolaborasi lintas sektor, untuk mempercepat implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-6. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, pada Rabu (23/7).

Acara ini menandai komitmen bersama untuk mengakselerasi transformasi desa sebagai pusat pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menekankan pentingnya aksi nyata dari seluruh pihak.

“Desa itu harus menjadi pusat perhatian. Dengan membangun desa, sejatinya membangun Indonesia. Karena itu, kita tidak bisa bekerja sendiri, perlu menjadi super tim melalui kolaborasi lintas sektor,” tegas Yandri.

Mendes Yandri menjelaskan bahwa Kemendes telah menetapkan 12 program aksi Bangun Desa Bangun Indonesia. Seluruh MoU yang ditandatangani hari ini akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 12 program tersebut.

Yandri menyatakan, pihaknya mendorong akselarasi program Presiden Prabowo Subianto dengan mendukung Asta Cita ke-6. Menurutnya, kemajuan suatu bangsa dimulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

“Desa menjadi pusat, tagline ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia’. kita harus berkolaborasi. MoU ini harus dikawal agar tidak berhenti di tanda tangan. Kita butuh implementasi nyata. Saat ini masih ada lebih dari 10.000 desa tertinggal dan 20.000 desa belum memiliki sinyal. Ini peluang amal dan pengabdian kita bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini Kemendes telah menandatangani 48 MoU dan akan terus memperluas MoU dengan 80 mitra lainnya. “Kolaborasi ini adalah bagian dari strategi dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini akan terus kami tidak lanjuti dengan aksi-aksi nyata di lapangan. yang ujungnya diharapkan sesuai sebagaimana arahan Presiden bahwa dalam 2-3 tahun ke depan tidak lagi menjadi desa tertinggal dan menjadi desa yang maju,” tegas Yandri.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyambut baik penandatanganan MoU ini sebagai langkah konkret, dalam memperkuat kontribusi ormas terhadap pembangunan desa.

“Kerja sama LDII dengan Kemendes bukan sekadar di atas kertas, tapi sudah terealisasi. Beberapa waktu lalu kami bersama Pak Menteri panen bibit sorgum bersertifikat di Kabupaten Blora, dan kini tengah mengembangkan bibit untuk penanaman berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut KH Chriswanto, penanaman sorgum menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan, mengingat manfaat sorgum yang luas, mulai dari biji hingga batangnya untuk pakan ternak. Kabupaten Blora dipilih karena memiliki salah satu populasi ternak sapi terbesar di Indonesia.

“Kami juga berharap kolaborasi tidak hanya antara dua pihak, tetapi bisa lintas institusi agar saling memperkuat dalam menyejahterakan bangsa. Kita membangun desa itu artinya kita membangun kecamatan, membangun kabupaten, membangun provinsi, dan membangun Indonesia secara keseluruhan,” tambahnya.

KH Chriswanto dalam wawancaranya juga menjelaskan bahwa LDII sudah menjalankan berbagai program berbasis desa sebelum MoU ini dilakukan, termasuk program pertanian, kesehatan, hingga penguatan ekonomi berbasis koperasi.

“Sebagian warga LDII tinggal di desa, maka kami berkepentingan mendorong pembangunan desa melalui kerja sama ini. Membangun dari desa, dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kalau ekonomi merata, otomatis kemiskinan bisa dientaskan,” harap Chriswanto.

Selain pertanian, LDII juga punya prioritas di bidang dakwah dengan mendirikan majelis-majelis taklim, sekolah dan pondok pesantren di desa-desa. “Pendidikan agama dan karakter generasi muda bisa kita bina di majelis-majelis taklim di seluruh Indonesia, ini salah satu upaya LDII dalam berdakwah. LDII bergerak pula di bidang pendidikan, penanganan stunting, pemanfaatan teknologi digital, hingga ekonomi syariah yang dapat bersinergi dengan program Kemendes,” pungkas KH Chriswanto.