Jakarta (10/12). DPP LDII menghadiri agenda Pembentukan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) Provinsi DKI Jakarta, di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta, Selasa (9/12). Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya strategis memperkuat literasi dan membuka akses layanan keuangan syariah secara lebih luas bagi masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren.
Ketua DPP LDII Sudarsono menilai, kegiatan ini relevan dengan program LDII dalam penguatan ekonomi umat berbasis syariah dan berkelanjutan. “Kegiatan hari ini sejalan dengan program DPP LDII dalam pengembangan perekonomian syariah,” ujarnya.
Karena itu, LDII mendukung penuh dan siap bersinergi dalam program EPIKS. “LDII memiliki departemen ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang ke depan dapat disinkronkan dengan program EPIKS,” jelas Sudarsono.
Ia menyampaikan, LDII siap bersinergi melalui program pemberdayaan ekonomi umat yang dimiliki organisasi agar sejalan dengan arah penguatan ekonomi syariah nasional.
Agenda pembentukan EPIKS juga dirangkaikan peluncuran Galeri Investasi Syariah pertama di lingkungan pesantren Provinsi DKI Jakarta. Hal itu diharapkan menjadi wahana edukasi serta pintu masuk masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal instrumen keuangan syariah secara lebih komprehensif.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, pengembangan EPIKS merupakan program berkelanjutan untuk memperluas akses keuangan syariah, bukan hanya melalui edukasi tetapi juga melalui fasilitas layanan yang nyata dan inklusif.
“Kami hadir untuk memberikan edukasi sekaligus inklusi keuangan syariah agar masyarakat tidak hanya mengetahui konsepnya, tetapi mampu mempraktikkannya. EPIKS ini adalah program berkelanjutan, bukan berhenti hari ini saja, melainkan mencakup UMKM, layanan perbankan syariah, hingga investasi syariah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, peluncuran Galeri Investasi Syariah pertama di Jakarta menjadi tonggak tumbuhnya literasi pasar modal syariah di pesantren, “Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan SDM ekonomi syariah di masa mendatang,” tambahnya.
Selain itu, program Recycle Vending Machine (RVM) yang dihadirkan BSI turut diperkenalkan sebagai praktik ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Dengan mesin tersebut, nasabah dapat menukar sampah plastik menjadi poin saldo rekening sambil mendorong nilai ekonomis bagi UMKM pengelola daur ulang.
Dari data OJK, literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen dengan tingkat inklusi 80 persen. Sementara literasi keuangan syariah berada di angka 43 persen, namun inklusinya baru mencapai 13 persen. “Artinya banyak yang sudah tahu syariah tetapi belum melakukan inklusi. Ini yang harus didorong,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Chairul Baihaqi, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena memberikan dampak langsung bagi santri dan pengelola pondok pesantren, “Bagi kami kegiatan EPIKS ini memiliki manfaat yang luar biasa. Edukasi dan inklusi yang disampaikan telah membuka wawasan baru bagi santri dan pengurus. Kini kami sudah mulai menerapkan sistem transaksi melalui smart card yang sebelumnya berjalan manual,” tuturnya.
Ia menyebut program ini menjadi bekal penting bagi santri dalam mempersiapkan masa depan sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi bagi pesantren dan masyarakat sekitar.
Pembentukan EPIKS di Ponpes Minhaajurrosyidiin menjadi model kolaboratif antara lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan (Ormas), pesantren, dan pelaku industri jasa keuangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat yang berlandaskan prinsip syariah, sekaligus memperluas akses layanan keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
