Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State (IS) dianggap Barat dan beberapa negara Timur Tengah sebagai ancaman perdamaian global, pengaruhnya mulai berdenting hingga Indonesia. Sebagian besar umat Islam Indonesia menolak, tak terkecuali MUI dan LDII.
Jakarta (20/9). Pertemuan antara Ketua Umum DPP LDII Prof DR Abdullah Syam M.Sc dengan Duta Besar Singapura Anil Kumar Nayaruntuk pada 10 September meneguhkan komitmen LDII, bahwa ideologi ISIS/IS tak sesuai dengan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dalam pertemuan silaturahim atas undangan Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura tersebut, Abdullah Syam menekankan Pancasila telah menjamin kebebasan menjalankan ibadah bagi umat Islam dan umat agama lain, sehingga tercipta suatu harmoni yang menyatukan umat manusia.
“Bagi LDII Indonesia bukanlah negara agama Islam, meskipun mayoritasnya berpenduduk Islam. Agama menjadi nilai penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan hubungan negara dan masyarakat. Ini menjadi tugas umat Islam agar nilai-nilai Islam yang universal menjadi rahmat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Abdullah Syam. Dalam pertemuan itu Abdullah Syam didampingi pengurus harian DPP LDII di antaranya Prasetyo Soenaryo, Sidik Waskito, dan Dody Taufik Wijaya.
Dalam kesempatan itu Abdullah Syam memaparkan bahwa LDII adalah organisasi inklusif yang menerima siapa saja yang ingin menimba ilmu, baik di pesantren-pesantren yang dikelola LDII maupun majelis taqlim. “Murid kami berasal dari seluruh Asia Tenggara, mereka belajar di berbagai pesantren yang dikelola LDII,” ujar Abdullah Syam. LDII juga membuka diri untuk bekerja sama dengan Kedubes Singapura, di bidang penghijauan, pemberdayaan rakyat di bidang ekonomi, pelatihan, budaya, ataupun deradikalisasi paham agama.
Wujud tekad LDII untuk mencegah penyebaran paham ISIS/IS adalah dengan bergabung bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang merupakan gabungan dari organisasi masyarakat Islam di Indonesia, untuk menolak gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia. Saat deklarasi menolak ISIS/IS, LDII mengirim utusan Wakil Sekretaris Umum Hasim Nasution pada 7 Agustus silam.
Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum MUI Muhammad Din Syamsuddin di kantor pusat MUI menilai gerakan ISIS/IS berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. “ISIS sangat potensial untuk menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam tidak hanya di dunia tapi juga di Indonesia. Serta gerakan ini akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Maka Forum Ukhuwah Islam tadi bersepakat untuk menegaskan tekad dari ormas-ormas Islam di Indonesia untuk menolak ISIS,” ujar Din Syamsuddin.
MUI dan FUI menurut Din Syamsuddin juga sepakat bahwa gerakan ISIS bertentangan dengan prinsip ajaran Islam di Indonesia yang anti terhadap segala bentuk kekerasan.
“Antisipasi tentang kemungkinan berkembangnya gerakan ini, maka kami sampai pada satu kesimpulan bahwa ISIS ini sangat bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Khususnya yang menekankan kasih sayang, kerukunan dan perdamaian yang disebut dengan Islam Rahmatan lil’Alamin, yang menjadi watak Islam di Indonesia,” tegas Din.
Din Syamsuddin menambahkan, gerakan ISIS identik dengan kelompok-kelompok teror yang didukung oleh kekuatan eksternal umat Islam. “MUI mengamati dan mencermati bahwa gerakan ini adalah bagian dan kelanjutan dari gerakan serupa di dunia Islam yang menampilkan kekerasan bahkan tindakan terorisme yang tidak mustahil bahwa gerakan ini juga ikut didorong oleh kekuatan-kekuatan eksternal umat Islam,” kata Din.
Menurut Wasekum DPP LDII Hasim Nasution, sudah saatnya umat Islam di Indonesia bersatu dan tidak terhasut propaganda ISIS/IS. “LDII bersama umat Islam lainnya menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk tidak terhasut, bahkan terprovokasi ISIS yang berusaha untuk menjelmakan negara Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia, ” ujar Hasim Nasution. Hasim menunjukkan komitmen DPP LDII untuk menolak ISIP diikuti oleh seluruh warga LDII dan di level organisasi mulai dari pusat, Dewan Perwakilan Wilayah (provinsi), tingkat Dewan Perwakilan Daerah (kabupaten/kota) Pengurus Cabang, hiangga Pengurus Anak Cabang.
DPD LDII Gorontalo misalnya, pada 11 Agustus silam mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan ISIS/IS, yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo. Acara Rakor tersebut sebagai tindak lanjut dari Acara yang sama di tingkat Pusat yang telah di ikuti oleh pihak Kemenag, MUl, Ormas lslam dan Lembaga terkait lainnya.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi Gorontalo Prof Dr lr Hj Winarni Monoarfa, MS, diikuti jajaran TNI dan Polri, akademisi, dan seluruh ormas, termasuk LDII. Utusan DPW LDll Gorontalo dipimpin langsung oleh Ketua DPW LDII Gorontalo Drs H Syamsudin Ali dan Wakil Sekretaris Sidin Laya, serta Setiawan. Dalam pertemuan itu seluruh peserta
Sebagian peserta berpendapat setuju untuk mencegah pengaruh ISIS/IS di Gorontalo, serta tidak menghendaki keberadaannya. “Namun dengan catatan tidak gegabah menafsirkan bahwa terdapat kelompok-kelompok atau golongan sesama Islam lainnya, yang ingin menjalankan agamanya dengan semangat dan sungguh-sungguh lalu dinilai fanatisme kemudian dianggap sebagai lSlS/IS,” ujar Syamsudin Ali. (LC/Khoir/Riyan/LINES)
