Jakarta (9/4). Munas X LDII mengundang Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak// Kehadirannya pada hari terakhir Munas pada Kamis (9/4/2026) memberikan pemaparan upaya pemerintah menyiasati antrian haji.
Di hadapan ratusan peserta Munas ia mengingatkan krisis energi yang berdampak pada kenaikan avtur, sehingga berdampak pada kenaikan harga tiket pesawat. Mengacu pernyataan Presiden, Dahnil mengatakan kenaikan harga itu tidak dibebankan pada jemaah haji. “Dari pernyataan Presiden, hal itu akan ditanggung pemerintah,” kata dia.
Selain itu masalah antrian haji, Dahnil mengatakan, waktu tunggunya tidak lagi mencapai 49 tahun. “Rata-rata waktu tunggu 35 tahun, Presiden Prabowo menginginkan hal itu diringkas hingga 26 tahun,” ujarnya.
Dahnil memaparkan, antrian haji dimulai dari pengumpulan setoran awal selama setahun untuk haji. Ketika ada setoran awal atas nama Menteri Agama (sekitar 2008-2010), antrian mulai dikelola oleh Kementerian Agama dan keuangannya dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji.
BPKH dibentuk karena pengelolaan setoran awal dana saat itu rentan korupsi. Saat ini, total uang yang dikelola BPKH sekitar Rp171 triliun. Total dana haji sekitar Rp180 triliun, 70 persennya ada di sukuk, “Dana pengelolaan haji mencapai angka 182 triliun. Angka itu dari masa ke masa tidak diterangkan kepada publik, namun kini pemerintah menginginkan transparan,” kata Dahnil.
Mengenai peningkatan keuangan haji, Dahnil mendorong agar anak muda melakukan setoran lebih banyak untuk pembelian nomor porsi haji. Menurutnya, hal itu merupakan sisi positif tapi sisi lain juga menyebabkan antrian haji lebih panjang.
Dari paparan itu, Dahnil berharap LDII dengan kepengurusan baru nantinya membahas beberapa opsi sebagai wacana antisipasi antrian haji. Yang pertama, membuat moratorium pendaftaran haji sampai dengan antrian selesai (5,7 juta antrian). Kedua, menimbang permintaan kebijakan kuota haji ditambah dari Saudi sendiri sebagai penyedia.
Opsi ketiga, memastikan model antrian harus disesuaikan dengan perbaikan pengelolaan keuangan haji, “Saat ini masih dikaji mengenai revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji terkait pendirian badan pengelolaan keuangan dana haji dan operasionalnya,” kata Dahnil.
“Kami mendorong yang sedang antri tetap dalam antrian, sisanya memakai *war* tiket setelah pihak Saudi mengumumkan harga tiket dan kuota. Yang *war* tiket nanti tidak lagi mengikuti skema keuangan haji yang ada,” katanya.
Menurut Dahnil, visi utama Presiden dan Kemenhaj dalam rangka menyelamatkan keuangan haji serta menghasilkan pelayanan haji yang baik,” ujarnya.
Selain itu, Dahnil juga mengingatkan untuk menjaga tradisi bersih. “Itu adalah watak masyarakat Indonesia, bebas dari sampah. Presiden dengan Asta cita menggalakkan kebersihan dan keindahan yang menjadi watak dan wajah Indonesia maju kedepan, “Terutama LDII punya aksi peduli dengan lingkungan,” kata dia.
“Stigma masjid LDII dipel, sejatinya justru menjelaskan kepada publik bahwa LDII getol menjaga kebersihan, bukan tindak eksklusivisme,” kata dia melanjutkan.
