Jakarta (25/7). Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (EPM) DPP LDII menghelat Temu UB & BMT Nasional, pada Sabtu (23/7). Kegiatan yang diikuti TPUB, UB dan BMT milik warga LDII di seluruh Indonesia itu, dalam rangka mensosialisasikan program kerja Departemen EPM DPP LDII tahun 2021-2026.
Anggota EPM DPP LDII, Andri Krisnanto menjelaskan secara singkat mengenai business matching. Hal itu bertujuan memperkuat jaringan pasar yang ada dalam LDII, mendapatkan opportunity business yang luar biasa, aman, dan menguntungkan, serta mendapatkan peluang pendanaan karena pada dasarnya bisnis butuh pendanaan.
“Unsur-unsur yang terlibat dalam business matching adalah BMT, pelaku usaha, maupun investor perorangan,” terangnya
Dalam data EPM DPP LDII total aset UB sudah lebih dari Rp200 miliar, permodalannya sudah lebih dari Rp80 miliar. “Sedangkan jumlah aset BMT LDII sudah lebih dari Rp500 miliar. Ini membuktikan potensi yang luar biasa di dalam pengembangan bisnis lingkungan LDII,” terangnya.
Dalam close-loop circle economy di LDII, katanya, ada UB dan BMT di Cikarang yang mengumpulkan modal sekitar Rp40 miliar dan dimungkinkan pembiayaannya akan tumbuh terus. Business matching mengupayakan agar daerah lain bisa merasakan manfaatnya, menggabungkan dan dibiayai sendiri oleh circle ekonomi dalam LDII yang potensinya luar biasa.
“Sehingga dalam business matching yang akan kita lakukan ini, para pelaku usaha akan semakin besar, tumbuh bersama, dan yang paling penting adalah menciptakan rukun kompak di dalam perekonomian,” urainya.
Yang seringkali ditemukan, lanjutnya, ketika salah satu UB mempunyai platform atau bisnis yang menarik, maka UB lain merasa mampu melakukan hal yang sama, akhirnya bisa tumbuh bersama. “Alangkah indahnya dengan adanya business matching semua akan tumbuh besar dan bersama,” ujar Andri.
Andri juga menerangkan bahwa pada data UB yang sudah diolah oleh EPM DPP LDII, sekitar 33 persen bergerak di bidang retail. “Ini menandakan bahwa retail menjadi idola bagi kita,” jelasnya.
“Yang paling penting untuk tidak dikesampingkan adalah visi misi memberantas riba di lingkungan warga LDII. BMT jangan hanya terfokus pada pembiayaan yang mengarah pada bisnis semata tetapi hijrah dari konvensional ke syariah juga sangat penting,” tambahnya.
CEO Pikub.com itu menerangkan bentuk kerjasama pembiayaan signifikansi. Pembiayaan itu sebagai salah satu hal yang bisa diterapkan setelah melakukan business matching. Salah satu alternatif model pembiayaan signifikansi berkaitan dengan badan usaha koperasi yaitu dibentuk strukturnya dalam koperasi sekunder, hanya saja prosesnya lama.
“Atau sistem indeks syariah, insya Allah dalam pikub reborn akan mengarah ke sana yang memungkinkan pembiayaan signifikansi. Semua BMT masuk dalam satu sistem indeks syariah, kemudian pembiayaan digelontorkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan,” katanya.
Menurutnya, intermediasi keuangannya sangat luar biasa. BMT yang punya kelebihan uang banyak tidak bingung menyalurkan dananya. “Yang terakhir yang paling mudah dan cepat prosesnya, yaitu berdasar akad syirkah project based,” ujar Andri.
Andri kemudian menerangkan alur proses business matching, yaitu nantinya akan ada proposal bisnis yang di-submit melalui EPM DPP LDII kemudian dipilih dan diadakan acara business matching meeting antara pengusaha atau UB yang membutuhkan dana dan pendana atau investor.
“Namun catatan yang perlu diperhatikan, kejujuran sangatlah dibutuhkan. Ketika menyampaikan proposal bisnis semua harus disampaikan apa adanya, seperti apa resikonya dan lain-lain. Jangan ada yang ditutupi, trust, dan amanah,” tambahnya.
Kelompok Kerja Pengembangan UB EPM DPP LDII Lakukan Sinergitas, Sinkronisasi, dan Sharing Program
Dalam kesempatan itu, Koordinator Pokja Pengembangan UB DPP LDII Juli Hermansyah menjelaskan mengenai sinergitas, sinkronisasi, dan peningkatan kinerja UB. Ia menjelaskan, saat ini Pokja pengembangan UB dan EPM membentuk kelompok kerja pengembangan UB EPM DPP LDII yang meng-cover seluruh UB-UB dimanapun berada.
Ini bertujuan untuk sinergi, sinkronisasi, dan sharing program kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan oleh EPM untuk meningkatkan kinerja UB. Forkom UB sebagai mediatornya dan akan ada pembentukan forkom-forkom di masing-masing DPW.
“Sinergi cakupannya adalah membuat visi apa dan bagaimana kegiatan ekonomi yang ada. Kalau kita ingin berusaha dengan baik, maka kita lakukan sinergi baik itu perorangan dan bentuk usahanya. Ini butuh kerjasama dari semua lapisan yang ada,” ujarnya.
Tentunya, lanjut Juli, warga LDII dan masyarakat luas harus menjadi salah satu kontributor yang harus didorong dan diarahkan, “Sehingga apapun yang kami lakukan dapat diterima oleh warga LDII maupun masyarakat sekitar dengan baik,” terang Juli.
Tujuan akhirnya warga LDII dan masyarakat sekitar benar-benar bisa merasakan optimalisasi UB yang bersifat terstruktur dan tidak lagi parsial, menjadikan UB sebagai wadah usaha yang terintegrasi sehingga proses usaha menjadi besar, memudahkan monitoring serta supportnya. Kemudian dalam menjadikan usaha bersama dengan manajemen yang terstruktur, dan akan ada diskusi yang lebih mendalam lagi.
“Ketika UB tidak dapat menjalankan usahanya, maka bisa merging. Harapan ke depan, kita jadikan proses usaha bersama ini tercatat dengan sebuah program. Menjadikan ekosistem UB yang terintegrasi dan peningkatan efisiensi,” tambahnya.
“Jangan sampai apa yang kita kerjakan tidak dievaluasi untuk meningkatkan project yang kita lakukan,” ujar Juli.
Juli juga menegaskan bahwa, ketua UB tidak menjadi mandatory justifikasi sebuah proses yang dilaksanakan di daerah. Contoh, UB Cikarang melakukan pembiayaan, maka tidak bisa hanya ketua UB saja yang menandatangani. Dalam prosesnya UB tidak boleh hanya bersifat saling percaya sehingga memudahkan prosesnya tanpa diketahui oleh struktur yang ada.
“Penentuan mutlak oleh ketua UB bisa berpotensi terjadinya penyelewengan dana atau penyalahgunaan dalam proses pendistribusian keuangan. Ini harus dilakukan pembenahan. UB adalah bisnis,” urainya.
Tidak bisa tidak ada catatan, tambah Juli, tidak bisa hanya memberikan dana di bawah tangan. Ini harus dibenahi. Kemudian juga harus tegas dalam menyampaikan kepada yang ingin dibantu pembiayaan dan lain sebagainya. “Sasarannya semua berintegrasi. Kedepannya, kami bersama pokja UB akan melakukan sosialisasi ke masing-masing daerah yang akan ditentukan. Coaching akan diadakan dan membantu koordinasi di lapangan sesuai dengan harapan Pak Ketum,” jelas Juli.
Yang menjadi tolak ukur adalah berkurangnya tingkat kesalahan, kebocoran, penyelewengan, melakukan perubahan, dan mengeliminas atau mengurangi kebingungan dalam pengelolaan usaha.
Juli juga menjelaskan pertemuan serupa akan dilakukan secara simultan, yakni diadakan enam bulan sekali. Terakhir, pembina UB menjadi bagian penting TP-UB. Mereka bisa meminta pendamping yang ahli akuntansi dan elektronik menjadi bagian TP-UB. Mereka jangan bekerja sendiri untuk mengontrol UB-nya.
“Menurut saya ini adalah momen bersejarah dimana tahun 1998 dicanangkan program UB oleh Wanhatpus, dan ini kali pertama melakukan koordinasi sinergitas, sehingga kita harapkan setelah acara ini bisa benar-benar membuat UB sesuai dengan harapan,” ujar Juli. (Nisa/LINES)
