Pemkot Kediri Ingatkan Penyelenggara Pendidikan Islam Tertib Administrasi

Kediri (16/5). Forum Komunikasi Pendidikan Quran (FKPQ) dan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Kediri menyelenggarakan Halal Bi Halal dan Sarasehan di Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah LDII Kota Kediri, pada Rabu malam (10/5). Acara tersebut dihadiri lebih dari 100 ketua LPQ dan MDT Kota Kediri.

Kabag Kesra Pemkot Kediri Ahmad Zainudin mewakili Wali Kota Kediri meyampaikan permohonan maaf bila terdapat kekurangan dalam pelayanan publik. Terutama terkait permohonan bantuan para ketua FKPQ dan FKDT Kota Kediri mengenai peningkatan kesejahteraan bagi para guru TPQ dan Madrasah Diniyah (Madin), “Kami siap membantu menyampaikan ke Dinas Pendidikan yang menjadi ranah tupoksinya,” kata Ahmad Zainudin.

Adapun upaya peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru Madin adalah pemberian insentif, yang ditanggung bersama antara Pemkot dengan Pengprov Jatim. Anggaran tersebut berasal dari Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS).

BPPDGS bertujuan membantu biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi sekolah keagamaan.

Ahmad Zainudin mengharapkan lembaga Madin dapat melaporkan pertanggungjawaban bantuan dari pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami tidak menginginkan ada lembaga Madin yang kurang memenuhi syarat, termasuk dalam hal laporan perbandingan jumlah santri dan guru yang tidak ideal,” lanjut Ahmad Zainudin.

Ahmad Zainudin mengungkapkan, tolok ukur kemajuan suatu daerah bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Di antaranya di bidang Pendidikan Formal dan Informal.

IPM di Kota Kediri sendiri cukup tinggi, yaitu 79,38 persen. Selain itu dalam hal bidang kesehatan, pemerintah Kota Kediri melayani pengobatan gratis bagi warganya, dengan cukup menunjukkan bukti KTP Kota Kediri.

Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Baznaz Kota Kediri dengan mendata para takmir masjid dan marbot untuk bisa terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. “Dari 258 jumlah masjid, baru 112 yang sudah daftar,” kata Ahmad Zainudin.

Dengan dibangunnya bandara dan tol Kediri, perputaran perekonomian di Kota Kediri semakin bagus, inflasi bisa terkendali, sehingga menjadikan Kota Kediri sebagai kota yang nyaman. Di samping itu, hubungan yang baik di masing-masing unsur dalam FKUB serta tingkat toleransi yang tinggi meneguhkan Kota Kediri sebagai kota toleran. Data tersebut berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022 yang dirilis SETARA Institute pada 6 April 2023.

Sementara itu Kepala Kantor Kemenag Kota Kediri Moch. Qoyyim mengungkapkan, jumlah TPQ dan Madin yang memiliki sudah Izin Operasional Pendirian Madrasah (IZOP) di Kota Kediri sangat minim. Bahkan ada beberapa yang IZOP-nya sudah mati.

IZOP membawa dampak yang cukup besar bagi eksistensi lembaga. Pemerintah tidak akan mengeluarkan dana jika tidak ada IZOP, karena itu adalah aturan dari negara menuntut untuk tertib dalam administrasi.
“Kami berharap lembaga yang ijopnya sudah mati agar segera koordinasi dengan PD Pontren. Dengan IZOP tersebut semoga ke depan tidak mengalami kendala dalam peng-SPJ-an maupun administrasi lainnya,” tandas Moch. Qoyyim. (Mzdha)