Bedah Buku di Ponpes, Dahnil Ingatkan Santri Juga Komponen Pertahanan Negara

Kediri (29/11). Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak menggelar bedah buku mengenai Politik Pertahanan di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kediri, Jawa Timur, Senin, (27/11). Bedah buku itu pertama kalinya digelar di ponpes yang disambut baik Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, karena literasi wawasan kebangsaan tak hanya di kampus, namun juga perlu dibahas di pondok pesantren.

Chriswanto menyampaikan bahwa kebangsaan adalah prioritas utama LDII dari 8 bidang pengabdian LDII. Menurutnya, warga Indonesia sudah sepatutnya punya andil menjaga stabilitas Indonesia. Termasuk memahami politik pertahanan dari lingkungan pesantren, agar para santri seluruhnya juga memahami nilai kebangsaan karena santri adalah salah satu komponen pertahanan itu sendiri.

Tak hanya santri ponpes, Chriswanto berharap masyarakat Indonesia khususnya warga Kediri menjadi kota yang berwawasan kebangsaan dan mencintai NKRI.

Bedah buku terkait pemahaman politik pertahanan tersebut juga dibahas para pakar dan pengamat politik seperti Guru Besar Sejarah UNDIP Prof Singgih Tri Sulistiyono, Dosen UPN Veteran Yogyakarta Ardito Bhinadi, dan Staf Ahli Kemenhan Bidang Politik Mayjen TNI Nugroho Sulistiyo Budi.

Terkait politik pertahanan, Dahnil mengatakan, berarti bicara kebangsaan. Dalam hal ini, sejalan dengan komitmen kebangsaan LDII dan pesantren yang merupakan modalitas kemerdekaan Indonesia. “Para kyai, santri, dan pesantren adalah garda terdepan pertahanan negara Indonesia,” ujarnya. Pemahaman wawasan kebangsaan termasuk didalamnya menyikapi perang di Eropa yakni Ukraina-Rusia dan Israel-Palestina yang terjadi.

Ia menambahkan, sejarah telah mencatat para santri, kyai dan pesantren menjadi garda perjuangan kemerdekaan. “Bapak TNI Indonesia, Jenderal Sudirman adalah santri juga ustad,” katanya. TNI pun didirikan dan diinisiasi oleh para kyai dan santri, karena itu menjadi simbol penting pertahanan Indonesia. “Pesantren juga menjadi rumah pertahanan Indonesia,” kata Dahnil.

Sementara itu terkait politik, Dahnil mengasosiasikan sebagai pemaknaan kebijakan. Dalam buku yang ditulisnya, Dahnil banyak menyampaikan kebijakan pertahanan yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto. Bahwa pertahanan negara tak hanya dilakukan secara militer, namun juga nirmiliter, dan hibrida atau campuran keduanya. “Jika perspektif pertahanan yang diketahui secara umum hanya militer, maka buku ini membahas ketahanan secara ekonomi, budaya, digital, dan pangan,” katanya.

Dahnil mencontohkan ketahanan ekonomi ia bahas agar pembangunan ekonomi berbasis pertahanan. Hal itu terkait menjaga konsepsi warisan pertahanan rakyat semesta. Yakni melibatkan seluruh rakyat berperan aktif menjaga pertahanan dan keamanan. “Bagaimana santri bisa berperan? Yaitu berperan sesuai ilmu bidang yang digeluti juga termasuk kontribusi menghadirkan pertahanan yang kuat,” kata Dahnil.

Sejak 2019, Menhan Prabowo telah mewujudkan komcad (komponen cadangan) yang berasal dari warga sipil seperti santri atau pemuda membantu komponen utama tentara organik dalam pertahanan dan keamanan. Peran komcad dibutuhkan pada kondisi negara darurat perang atau terjadi bencana yang membutuhkan tenaga bantuan segera.

Selain itu, dalam konteks digital misalnya, bisa juga santri aktif dalam pertahanan digital melalui media sosial. Dahnil mengungkapkan, yang perlu diwaspadai adalah pemilik data dengan keberpihakan. Dengan kecanggihan artificial intelligent saat ini, setiap pemilik mampu terhubung dengan data pengguna. Sehingga yang terjadi pemilik data itu mampu menganulir kebenaran sumber data, menjadi data palsu.

Dahnil juga membahas khusus pertahanan pangan dalam bukunya karena hal itu merupakan tanda kekuatan sebuah negara. Dahnil menyinggung perspektif Presiden Jokowi melalui hilirisasi pangan mengubah eksploitasi masif menjadi eksplorasi lingkungan melalui energi baru terbarukan. “Masa depan Indonesia adalah tentang pangan, karena itu perlu generasi muda yang mau mempertahankan negara melalui pertanian,” ujarnya.