Dirjen Kemendag: Wirausaha Harus Ditumbuhkan untuk Topang Ekonomi Nasional

Jakarta (21/1). Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengungkapkan, tahun 2045 Indonesia ditargetkan menjadi negara maju, yang mana membutuhkan 12-14 persen pada sektor wirausaha.

“Sementara saat ini hanya 3,4 persen, yang masih sangat jauh sekali,” ujar Isy pada webinar “Kapasitas UB dan Warung Warga DPP LDII”, di gedung DPP LDII, Jakarta, pada Sabtu (20/1).

Persentase target wirausaha tersebut, menurut Isy, sudah dimulai LDII dengan membangun Warung Usaha Bersama. Sekilas mungkin terdengar sepele, namun warung adalah embrio dari usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

Menurutnya, warung memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara. “Kontribusi UMKM di PDB (Produk Domestik Bruto) mencapai 60 persen dari jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,46 juta UMKM,” ujarnya menegaskan.

Pemerintah turut serta memberikan bantuan kepada para UMKM sebagai stimulus masyarakat agar pemilik warung semakin naik kelas melalui Bedah Warung. Program tersebut merupakan wujud komitmen Kementerian Perdagangan melalui Kolaborasi Empat Pilar UMKM sebagai kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu UMKM, lokapasar, ritel modern, dan perbankan.

Kementerian Perdagangan RI berharap stimulus tersebut membantu pelaku usaha dengan pendampingan dan program-program lainnya. Semuanya merupakan akses yang sudah digandeng dengan berbagai institusi.

Adapun ritel modern berfungsi mendukung bisnis UMKM hingga jasa. Seperti contoh jasa sertifikasi halal, jasa pengemasan, dan sebagainya. “Saat ini kita menggandeng ritel modern untuk menarik supplier-supplier agar harga nya bersaing dan semua sektor perdagangan tetap berjalan optimal,” ucap Irsy. Sementara itu, lokapasar berfungsi memasarkan produk UMKM agar dikenal luas.

Dari segi permodalan, lembaga pembiayaan dan perbankan dapat membantu menembus pasar ekspor. Market place juga berperan dalam mengembangkan UMKM melebarkan inovasi bisnis, tidak hanya melakukan penjualan offline tapi juga online, seperti TikTok Shop.

Isy menambahkan, para pengurus DPD LDII perlu berkoordinasi dengan dinas perdagangan di kabupaten atau kota agar kolaborasi step one (stimulus UMKM) bisa terjalin. “Program pembinaan UMKM ini juga masuk anggaran kabupaten/kota masing-masing daerah,” tutupnya.