Batam (21/11). MUI Kota Batam memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menyikapi fatwa aliran sesat atau menyimpang. Upaya tersebut dilakukan melalui sarasehan yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dan organisasi kemasyarakatan Islam.
Sarasehan Sosialisasi Penerapan Fatwa Aliran Sesat/Menyimpang 2026 berlangsung di Aula Graha MUI Kota Batam, Ahad (15/11/2026). Kegiatan mengusung tema “SOP Penanganan atas Fatwa Aliran Sesat/Menyimpang dalam Upaya Menjaga Kamtibmas”. Forum tersebut membahas mekanisme penanganan fatwa dari aspek keagamaan, pemerintahan, hingga keamanan. Peserta meliputi jajaran Kementerian Agama, pengurus MUI dari 12 kecamatan, dan pimpinan ormas Islam se-Kota Batam.
Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Batam, Ahmad Mujib Zain memimpin penyelenggaraan sarasehan. Forum menghadirkan empat narasumber yaitu Ketua MUI Kota Batam, KH Luqman Rivai dan Kepala Kantor Kemenag Kota Batam, Budi Dermawan. Hadir pula narasumber Kepala Kesbangpol Kota Batam, Riama Manurung, dan Sub Koordinator Operasi Intelijen Binda Kepri, M. Soffa Firdaus.
Kepala Kesbangpol Kota Batam, Riama Manurung menjelaskan peran pemerintah daerah dalam mengoordinasikan penanganan dampak sosial pascapenetapan fatwa MUI. Menurutnya, koordinasi antarpihak diperlukan untuk menjaga stabilitas daerah. Sinergi tersebut juga penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kota Batam, Budi Dermawan, menekankan pentingnya pembinaan umat. Ia mendorong penguatan moderasi beragama dan edukasi berkelanjutan untuk mencegah berkembangnya paham keagamaan menyimpang. “Tentu saja, dalam pencegahannya terhadap paham menyimpang, penguatan moderasi beragama amat penting. Dibutuhkan pula sinergi lintas instansi dan tokoh masyarakat,” ujar Budi.
Ia menegaskan, Kemenag terus memperkuat pembinaan melalui penyuluh agama. Langkah preventif tersebut bertujuan menjaga pemahaman keagamaan masyarakat tetap moderat.
Dari unsur intelijen, M. Soffa Firdaus memaparkan pentingnya deteksi dini dan pemetaan kerawanan. Upaya tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas setelah penetapan fatwa MUI.
Sarasehan juga dihadiri perwakilan LDII Kepulauan Riau dan Kota Batam. Mereka adalah Wakil Ketua DPD LDII Kota Batam Ami Faisal. Ia menjelaskan, LDII membina umat berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Organisasi juga memperkuat kerukunan melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat. “Pengurus LDII tingkat kota dan kecamatan rutin bersinergi dengan TNI-Polri. Kami juga mendukung program Dai Kamtibmas untuk mencegah gesekan sosial,” tegasnya.
Ami menambahkan bahwa saat ini LDII terus mengedepankan keterbukaan, moderasi, dan inklusivitas. “LDII berupaya menjadi organisasi kemasyarakatan yang berintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. LDII mengembangkan dakwah secara sejuk, dan persuasif, serta harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Ami.
Melalui sarasehan ini, MUI berharap terbangun kesamaan pemahaman dan koordinasi antarlembaga. Sinergi ulama, pemerintah, aparat keamanan, dan ormas Islam diharapkan menjaga kerukunan serta kondusivitas Kota Batam.

