Jakarta (6/3). Kebutuhan rumah subsidi tiap tahun selalu meningkat. Pemerintah telah memenuhi sebanyak 1.132.620 kebutuhan unit rumah pada tahun 2018, namun penyediaan rumah itu tidak sebanding dengan pertumbuhan 5 juta penduduk Indonesia setiap tahun.
Untuk menyelesaikan permasalahan itu, Asosiasi Amanah Pengembang Properti Nusantara (Appronusa) menjadi solusi alternatif penyedia rumah-rumah bersubsdi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Appronusa H. Jaed Ahmad Fathoni dalam perhelatan Grand Launching Appronusa.
Acara yang dihelat di Ponpes Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur itu turut mengundang Dirjen Kelembagaan Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Dr. Ir H. Masrianto, rekan asosiasi REI dan Apersi, rekan Bank BTN Syariah Pusat, Ketua DPP LDII Iskandar Siregar, anggota Appronusa, dan tamu undangan lain.
Dalam pembukaan, H. Jaed Ahmad Fathoni menyatakan bahwa Appronusa memiliki tujuan yang mulia. Appronusa merupakan kumpulan pengembang-pengembang yang fokus membangun rumah yang syariah bagi para ustad, ustadzah, kyai, dan santri-santri.
“Banyak pesantren-pesantren yang membutuhkan kehadiran kita sebagai pengembang. Kita menargetkan membangun 20 ribu rumah. Teman-teman yang hadir di sini sudah membangun 1.000-2.000 rumah. Kita akan lebih fokus pada perumahan yang ada di pesantren,” ujarnya.
Adanya Appronusa bisa menyentuh warga kecil dan daerah kecil terutama daerah pesantren yang membutuhkan perumahan. Berdasarkan data Appronusa, pondok pesantren rata-rata memiliki lahan hingga lima puluh hektar. Lahan-lahan itu sudah dibuat kavling namun belum terbangun.
“Pemerintah memiliki program rumah subsidi dengan 7 triliun bantuan rumah subsidi. Bantuan itu rata rata memakai bank BTN syariah. Kita sudah lakukan MOU dengan BTN syariah, BPR, BMT syariah. Teman-teman juga sudah memiliki Mou dengan beberapa pesantren. Mari kita curahkan ilmu yang kita dapat untuk umat yang memerlukan,” ujarnya.
Appronusa sudah memiliki keanggotaan sebanyak 304 pengembang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan sudah terbentuk 16 Dewan Pimpinan Wilayah dan 80 Dewan Pimpinan Daerah. Tiap bulan Appronusa mengadakan pelatihan untuk pemuda yang ingin jadi calon pengusaha. Hal ini sangat di apresiasi Dr. Ir H. Masrianto sebagai pihak pemerintah.
Menurut Dr. Ir H. Masrianto, Pemerintah diberi kewenangan dalam meningaktkan layanan masyarakat, melindungi pengembang, melindungi masyarakat, dan dilakukan melalui sertifikasi, kualifikasi, registrasi keahlian pada badan yang menyelenggarakan kawasan pemukiman.
Sebagai bentuk dukungan dan insentif, pemerintah turut mempermudah mempermudah perijinan bagi pihak yang ingin berkontribusi pada pembangunan. Pemerintah juga memberi kepastian hukum agar pihak terkait tidak ragu menjalankan pembangunan.
“Terkait SDM, Pemerintah akan menguatkan kualitas SDM yang bersertifikat. Ini menjadi peluang bagi Appronusa untuk melakukan registrasi dan sertifikasi pengembang. Jika hari ini launching, satu tahun kemudian bisa terakreditasi, teregistrasi, dan tersertifikasi. Selamat atas terbentuknya Appronusa sebagai perkumpulan asosiasi pengembang perumahan yang ke-18 di Indonesia,” ujarnya.
Kedepan, pemerintah menargetkan pembangunan 635.361 unit rumah baru. Untuk itu, kerjasama yang baik antara pemerintah dan badan usaha perlu ditingkatkan. Pemerintah turut memberikan insentif dan pengawasan yang tepat, sementara para asosiasi pengembang turut amanah dan meningkatkan kualitas layanannya.(khoir/lines)
