Jakarta (8/11). Indonesia mengalami berbagai permasalahan seperti fluktuasi harga pangan, penurunan kurs rupiah dan penurunan harga saham. Untuk mengatasinya, bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menjabarkan strategi “Menuju Indonesia Unggul”.
“Ekonomi Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. SDM harus siap, dan diperlukan pemerataan pembangunan ekonomi,” ujar Ganjar saat memberikan pembekalan “Konsep dan Strategi Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, di Rakernas LDII 2023, di Grand Ballroom Gedung Serbag Guna (GSG) Pondok Pesantren (Ponpes) Minhaajurrosyidin, Jakarta, pada Rabu (8/11).
Untuk mewujudkan Indonesia unggul, ia menjabarkan melalui program future work, future ekonomi dan future talent. “Yakni, pembangunan ekonomi berdikari, pemerataan pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru,” ujarnya.
Ia melanjutkan, melalui pembangunan sistem digital nasional, “Sains dan teknologi, serta pembangunan manusia Indonesia unggul,” pungkas Ganjar di hadapan 11.000-an peserta, yang dihelat secara hybrid.
Terkait perkembangan teknologi digital, Ganjar mengungkapkan, Indonesia tidak bisa lari dari situasi tersebut. “Rerata masyarakat Indonesia, mengakses internet 5,7 jam per hari. Sebesar 238 juta penduduk muslim Indonesia akan berhubungan dengan dunia digital,” jelasnya.
Mengingat besarnya potensi tersebut, ia mengingatkan, Indonesia harus menjadi produsen, bukan konsumen. “Transaksi digital kita besar, dengan potensi ekonomi 4.531 triliun. Maka harus terbiasa dengan industri digital,” pungkas Ganjar.
Selanjutnya, terkait transisi hijau menuju energi baru terbarukan, perlu mengurangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan. “Potensi lapangan kerja dari EBT adalah 3,7 juta orang. Investasi butuh 1.371 triliun,” imbuh mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Untuk itu, Ganjar menekankan, sekolah vokasi menjadi penting. “Ada skill yang perlu dibangun. Misalnya teknik lingkungan dan data scientist,” ujarnya.
Berbicara ekonomi biru, Ganjar menyoroti wilayah Indonesia 77 persennya adalah laut. “Namun, baru 7,6 persen sektor maritim berkontribusi terhadap GPD Indonesia pada tahun 2021. Potensi ini perlu dikelola, seperti sektor perikanan tangkap,” jelas Ganjar.
Mengawal itu, diperlukan pengamanan yang baik. “Tentara, polisi air, tenaga kerja maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, semua dikontrol betul, harus kuat,” katanya.
Ganjar selanjutnya, mendorong program wisata lestari. “Membuat tempat yang sangat elok, seperti di Raja Ampat, NTB dan Bunaken. Maka peningkatan kemudahan dan konektivitas wisata dan SDM harus baik,” jelasnya.
Ia kemudian, menyoroti tahan pangan, menuju kedaulatan pangan. “Melalui smart distribution, smart farming dan smart fishing,” pungkas Ganjar.
Implementasinya, Ganjar menjelaskan melalui satu data dengan artificial intelligent, stabilitas harga, modernisasi, manajemen distribusi, industrialisasi dan pemberian insentif, serta perluasan smart fisheries village.
“Dengan data yang benar, perencanaan akan berjalan. Kalau data beres, kapan panen, gagalnya karena apa, apakah hama atau bencana, akan termonitor,” jelas Ganjar.
Selanjutnya, Ganjar menjelaskan program menggerakkan ekonomi berbasis syariah. “Indonesia adalah pasar konsumen halal terbesar di Indonesia. Strateginya, dengan mempermudah sertifikasi halal UMKM di Indonesia. Dan menjadi negara nomor satu produk halal,” pungkas Ganjar.
Terakhir, terkait pembangunan manusia unggul. Ia menjelaskan, pertama adalah pendidikan karakter. “Sejak dini, mulai dari PAUD dan TK, kita dorong agar anak berkarakter,” jelasnya.
Kemudian, didukung dengan kesehatan yang baik, sejak sebelum menikah. “Kemudian hamil, memiliki kandungan yang sehat, hingga melahirkan, dengan kondisi ibu dan bayi yang sehat. Balitanya tumbuh berkembang dengan baik, dan siap diisi pengetahuan yang baik,” pungkasnya.
Melalui semua program dan usaha tersebut, Ganjar berharap akan terwujud Indonesia unggul. “Kalau gagal, maka yang diperoleh adalah mendapatkan malapetaka bonus demografi,” tutupnya.
Semoga Alloh paring berhasil lancar manfaat dan barokah
Kecepatan perkembangan teknologi digital memang lebih laju daripada regulasi yang diundangkan.