Serang (12/3). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor MUI Banten. Rapat dihadiri ormas, tokoh dan lembaga yang ada di Provinsi Banten, termasuk DPW LDII Banten, pada Jumat (20/2/2026).
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyebutkan baru sekitar 468.000 bidang tanah yang telah bersertifikat dari total sekitar 900.000 bidang tanah di Indonesia. “Jadi kita masih di angka sekitar 42 persen dari total yang ada,” kata Nusron.
Ia menargetkan sertifikasi tanah secara nasional dapat segera dituntaskan, mengingat pembangunan tempat ibadah yang terus meningkat setiap tahun. Nusron menjelaskan, sertifikasi tanah penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa, serta melindungi aset umat seperti tempat ibadah, pesantren, dan madrasah. “Kalau tidak segera dituntaskan sertifikasi dan kepastian hukumnya, sementara harga tanah terus meningkat, saya khawatir akan muncul konflik,” katanya.
Menteri ATR BPN Nusron menegaskan, yang punya sertifikat wajib pasang patok agar tanahnya tak dicaplok. Karena itu, sertifikasi tanah menjadi salah satu fokus Kementerian ATR/BPN guna mencegah potensi konflik di kemudian hari.
Untuk itu, Kementerian ATR/BPN mengajak MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan ormas-ormas Islam untuk bergotong royong mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf.
“Pemerintah juga menyiapkan mekanisme isbat wakaf bekerja sama dengan Kementerian Agama dan pengadilan agama guna menyelesaikan persoalan administrasi bagi tanah wakaf yang belum terdokumentasi dengan baik. Saya beri porsi waktu dan perhatian khusus. Kalau konflik tanah pribadi itu biasa. Tapi kalau tanah yang dikelola umat Islam dan tokoh agama sampai berkonflik, itu menampar wajah umat,” ujarnya.
Kegiatan turut dihadiri Ketua MUI Banten, KH. Bazari Syam; serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Amrullah; Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten beserta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten. Hadir pula pimpinan ormas Islam dan alim ulama se-Banten.
Menanggapi hal itu, Ketua DPW LDII Banten, Dimo Tono Sumito mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen LDII dalam membangun sinergi dengan pemerintah. “Kami ingin mempererat silaturahim serta menegaskan kesiapan LDII untuk bersinergi dan mendukung program pemerintah demi kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.
