Ketum DPP LDII: Dialog Antarumat Beragama Dapat Perkokoh Persatuan

Semarang (30/7). DPW LDII Jawa Tengah menggelar Silaturahim Kebangsaan Jilid V di Semarang, pada Sabtu, (26/7/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Memperkuat Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama dalam Mewujudkan Masyarakat Harmoni di Jawa Tengah.”

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyampaikan pernyataan terbuka dalam sesi silaturahim dengan media. Ia menegaskan bahwa LDII mendorong keterbukaan berpikir dan menjadikan dialog kebangsaan sebagai sarana mempererat persatuan dalam keberagaman.

“LDII perlu merajut wawasan kebangsaan ini dengan berbagai elemen masyarakat, agar bisa berjalan beriringan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Hingga muaranya tak lain menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar KH Chriswanto.

Ia menambahkan, semangat kebangsaan harus terus dibawa ke ruang-ruang publik agar masyarakat semakin sadar pentingnya persatuan. “Kita patut bersyukur memiliki Pancasila, bukan hanya pada sila pertama, tapi sila ketiga: Persatuan Indonesia. Perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu kesatuan kita,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Latif Usman, menekankan pentingnya silaturahim sebagai modal sosial yang strategis dalam memperkuat keamanan publik. Latif menjelaskan bahwa pendekatan sosial seperti silaturahim mencerminkan paradigma community policing. Pola ini, menurutnya, menempatkan relasi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam posisi yang setara dan saling percaya.

“Kepercayaan antara aparat dan masyarakat, terutama dengan tokoh-tokoh agama, merupakan fondasi penting bagi sistem keamanan yang berkelanjutan dan memiliki legitimasi di mata publik,” ujar Latif di hadapan tokoh lintas agama, organisasi masyarakat, dan perwakilan dari pemerintah daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan keamanan di masa kini tidak lagi semata-mata soal kejahatan konvensional, melainkan juga menyangkut gesekan sosial akibat polarisasi dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap negara. Dalam konteks ini, kata Latif, dialog kebangsaan dan penguatan jaringan sosial menjadi semakin relevan.

“Kami memandang penting adanya ruang-ruang seperti ini yang menyatukan tokoh agama, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk saling mendengarkan dan membangun kepercayaan. Karena dari situ, stabilitas bisa terjaga bukan hanya secara struktural, tapi juga kultural,” jelasnya.