LDII Kaltara Paparkan 8 Program Kerja dalam Forum Konsultasi Publik

Bulungan (15/4). Ketua DPW LDII Kaltara Jaet Ahmad Fatoni menghadiri undangan Pemprov Kaltara mengenai Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2025–2030. Acara yang digelar pada Kamis (10/4) itu bertempat di Lantai I Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam kesempatan itu, Jaet memaparkan program kerja LDII yang terbagi dalam 8 klaster pengabdian di hadapan Wagub Kaltara Ingkong Ala, Bappeda, dan jajaran Forkopimda.

Dari delapan program pengabdian itu, Jaet mengatakan pihaknya akan berfokus di bidang pertanian. “Kami dari LDII untuk daerah Kaltara akan konsen dalam penanaman kakao dan kopi mengacu hasil kunjungan Koordinator Wilayah DPP LDII Profesor Rubiyo pada Agustus 2024 dan dilanjutkan Januari 2025,” ujar Jaet.

Meskipun menargetkan satu bidang unggulan, DPW LDII menegaskan tetap menjalankan program pembinaan umat. Dalam forum itu, para peserta mengapresiasi dan merespon baik terutama di bidang pendidikan, yang menjadi persiapan pembangunan SDM sekaligus membangun wilayah itu.

“Karena itu selain pendidikan, kami juga siap membangun di bidang pertanian sesuai program Ketahanan Pangan dan Energi Baru Terbarukan,” kata dia.

Sementara itu, Forum Konsultasi Publik tersebut menjadi wadah menjaring aspirasi, saran, dan masukan dari seluruh stakeholder dalam rancangan awal dokumen strategis RPJMD lima tahun ke depan.

Kepala Bappeda-Litbang Provinsi Kalimantan Utara Bertius, menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam proses ini karena RPJMD bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh masyarakat Kalimantan Utara. “Melalui konsultasi publik, kami membuka ruang partisipasi seluasnya agar arah pembangunan lima tahun ke depan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” kata Bertius.

Acara itu turut mengundang berbagai profesi di masyarakat, seperti akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan media sekaligus berkontribusi aktif. “Tentu kami mengajak semua kalangan untuk menjadi bagian dari pembangunan Kalimantan Utara. Masukan yang disampaikan sangat berarti dalam menyempurnakan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah,” katanya. (*)