Staf Ahli Kemenhan Bahas Radikalisme di Kodim 0809 Kediri

Kediri (16/9). Ketua Ponpes Wali Barokah Kota Kediri KH.Sunarto menghadiri undangan bertema “Nasionalisme Keagamaan dalam Rangka Menghadapi Radikalisme”. Acara berlangsung di Aula Kodim 0809 Kediri, Jawa Timur pada Selasa (12/09).

Dalam diskusi tersebut, Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Politik Kemenhan RI Mayor Jenderal TNI Nugroho Sulistyo Budi, menjadi narasumber.

Ia mengatakan tersapat tiga hal penting terkait bangsa dan negara. Pertama adalah persamaan kultur budaya dari suatu komunitas. Kedua diawali karena adanya suatu negara/kekuasaan, muncul kelompok, lalu muncullah suatu bangsa. Ketiga karena adanya perjanjian di antara para generasi untuk membentuk suatu bangsa.

Bangsa dan negara Indonesia ini terbentuk dari konsensus bersama entitas dan komunitas yang beragam di nusantara, untuk keluar dari kolonialisme. Mereka bersepakat untuk membentuk suatu bangsa dan negara melalui Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Hal tersebut didasari rasa senasib dan sepenanggungan, tanpa memandang suku, ras, agama, golongan, maupun warna kulit, dengan tekad ingin melepaskan diri dari penjajahan saat itu. Dengan konsensus tersebut membentuk nasionalisme kebangsaan Indonesia, yang kemudian direfleksikan dalam bentuk empat pilar: UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Generasi suatu bangsa pasti mengalami pergantian dari masa ke masa mengikuti garis takdirnya. Bangsa kita sudah berusia 78 tahun, pada tahun 2045 mendatang, memasuki usia emas 100 tahun kemerdekaan, “Yang menjadi kekuatiran kita adalah muncul suatu masa dimana generasinya lupa akan sejarah bagaimana bangsa dan negara kita dibangun,” ungkapnya.

Dulu para pendahulu bangsa memperjuangkan kemerdekaan dengan gigih dan tekad yang mulia menghadapi musuh. Sedangkan generasi pasca kemerdekaan tidak menjumpai hal itu, mereka tinggal menikmati hasilnya kemerdekaan bangsa dan negaranya. Akibatnya, dengan berkembangnya situasi ini muncul era globalisasi, modernisasi, negara seolah tanpa batas, maka masuklah paparan, nilai, pemikiran yang berbeda dengan yang sudah disepakati dalam konsensus negara Indonesia.

Di era modern sekarang ini muncul peperangan yang baru, yaitu peperangan asimateris. Dalam peperangan tersebut tidak hanya mengandalkan peperangan fisik dan senjata, tetapi juga menggunakan senjata sosial, senjata politik, senjata ekonomi, dan sebagainya, termasuk senjata yang bernama pemahaman ideologi.

“Kita harus banyak belajar dari pengalaman negara lain, seperti Yugoslavia. Perpecahan negara Yugoslavia disebabkan karena perbedaan kesepakatan dari etnis yang ada, seperti Kosovo, Serbia, Bosnia, dan lain-lain,” tegas Nugroho.

Ia menambahkan mereka berkonflik sekian lama sehingga menyebabkan peperangan dan perpecahan, yang pada akhirnya Yugoslavia tinggalah sejarah. Kondisi serupa juga terjadi di Asia Selatan, Myanmar, dan beberapa negara lainnya.

Sementara itu Ketua Ponpes Wali Barokah KH.Sunarto dalam pertemuan tersebut berkesempatan memberikan dua buku tentang LDII. Buku tersebut merupakan karya dari dua tokoh dari kalangan Nahdliyin (NU) yang melakukan riset di pondok dan majelis LDII.

Buku pertama berjudul “LDII: Pasang Surut Relasi Agama dan Negara”, hasil disertasi Hilmi Muhammadiyah, yang sekarang menjabat di Inspektorat Jenderal Kemenag RI. “Sepertinya buku ini relevan dengan penjelasan Jenderal Nugroho di awal tadi, bahwa negara kita ini dibentuk berdasarkan kesepakatan,” jelasnya.

Buku berikutnya berjudul “Nilai-nilai Kebajikan dalam Jamaah LDII, dari Amal Sholeh Hingga Kemandirian” karya Ust. Ahmad Ali seorang akademisi Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Alquran. “Kedua buku tersebut ingin kami serahkan kepada Jenderal, mohon kiranya diterima dan dijadikan suatu referensi dalam menyusun desertasi Jenderal, semoga membawa manfaat,” pungkas KH.Sunarto. (Mzdha)