FKUB DKI Jakarta Sebut Toleransi Ciptakan Masyarakat Lebih Produktif

Jakarta (23/12). Ketua FKUB DKI Jakarta, Dede Rosyada mengungkapkan, praktik toleransi menjadikan Indonesia damai dan harmonis, sehingga masyarakat lebih produktif. Hal itu ia katakan, pada Focus Group Discussion (FGD) Kebangsaan Seri 1 dengan tema “Menjajaki Pentingnya Penyusunan Undang-undang Toleransi” yang dihelat DPP LDII, di gedung DPP LDII, Jakarta, pada Sabtu (23/12).

“Masyarakat Indonesia agar berkolaborasi membangun bangsa dalam keberagaman agama, etnik dan budaya,” ungkap Dede.

Ia mengatakan, bertoleransi berarti mampu menerima, memahami, dan menghargai perbedaan. “Ada kesetaraan dalam bersikap dan bertindak, serta bekerja sama membangun bangsa,” imbuhnya.

Dede melanjutkan, melalui toleransi, akan mengakselerasi visi Indonesia maju, mandiri dan sejahtera. “Ditandai dengan peningkatan produktivitas kegiatan perekonomian,” jelasnya. Untuk itu, perekonomian harus dirancang berbasis inovasi dan kreativitas. “Serta, dibangun dalam bingkai kebangsaan,” tutur Dede.

Dede menegaskan, untuk mewujudkan hal itu, perlu dukungan dari para tokoh. “Kampanye tolerasi dapat dimulai para tokoh politik, dengan tidak menghina lawan politiknya,” jelasnya. Selanjutnya, tokoh birokrasi, perlu mengampanyekan kerukunan. “Didukung oleh pers dan tokoh masyarakat,” papanya.

Implementasinya, masyarakat perlu membudayakan tolerasi. Serta, pemerintah hadir mengawal dengan serius, melalui regulasi toleransi. Ia mengingatkan, jika toleransi tidak dapat berjalan, dan terjadi konflik, maka triliunan transaksi akan gagal. “Orang tidak berani ke bank, sirkulasi uang akan terhenti. Birokrasi dan pelayanan masyarakat akan terhenti, dan terjadi kerugian negara akibat penurunan kepercayaan internasional,” katanya.

Maka, ia menegaskan, toleransi acuannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya saat ini, ketika terjadi konflik sosial dan kerusuhan keagamaan, polisi hadir tapi hanya bisa menunggu sampai kasus tersebut terjadi. “Jika ada perusakan pagar misalnya, baru bisa ditangkap, karena telah merusak fasilitas umum. Itu dikarenakan tidak adanya undang-undang toleransi,” tutupnya.

Acara itu, diikuti 50-an peserta, yang berasal dari pakar dan peneliti, serta pejuang toleransi. Pengurus DPP LDII, dan tamu undangan berbagai kalangan.

Selain Wamenag RI, Saiful Rahmat, narasumber FGD tersebut, di antaranya Guru Besar Universitas Diponegoro Singgih Tri Sulistiyono. Selanjutnya, dari unsur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Yayasan LBH Indonesia, Kejaksaan Agung, Badan Litbang Kemenag, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).