Secara historis ormas sangat berperan di Indonesia, mulai dari NU, Persis, Muhammadiyah hingga Jong Java. Maka ormas perlu didorong menjadi motor inovasi dan penyelesai masalah. Lantas bagaimana menguatkan sense of history tersebut?
Salah satu peran ormas adalah menguatkan demokrasi, salah satunya dengan mengontrol agar Pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Belajar dari negeri tetangga, Australia yang membangun kesadaran politik sejak dini, bahwa politik adalah cara untuk mencapai kemakmuran rakyat, “Indonesia, seperti Australia penting diberikan pendidikan politik sejak dini. Sehingga akan terjadi masyarakat yang memiliki kepercayaan kuat pada KPU,” Ujar Prof. Satya Arinanto, SH, MH Dewan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.
Pendidikan politik tersebut akan memperkuat sense masyarakat bahwa kebebasan dalam berserikat dan mengeluarkan pendapat merupakan sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia.
Prof Satya mengungkapkan dari kajian yang ditulis dalam buku Megatrend Asia karangan John Naisbitt ada delapan kecenderungan besar yang akan mengubah masyarakat Asia, yaitu :
1. Akan ada pergeseran dari nasionalisme menjadi jaringan,
2. Pergeseran dari tradisi ke pilihan-pilihan, idealisme semakin besar,
3. Kecenderungan mengekspor dari apa yang diinginkan oleh konsumen,
4. Pergeseran dari kontrol pemerintah ,
5. Pergeseran dari tata pertanian ke kota besar, terjadi urbanisasi yang cepat dari tenaga kerja yang banyak dibutuhkan,
6. Pergeseran dari Industri padat modal ke teknologi tinggi,
7. Pergeseran dominasi laki-laki ke perempuan,
8. Pergeseran dari barat ke timur, dalam hal ekonomi, politik dan budaya.
Implikasi
Akan terjadi di masa depan, sebuah bangsa hadir namun tanpa adanya negara. Hal ini memperlihatkan kontrol pemerintah menjadi kurang. Juga, selain itu akan dihadapi. Indonesia yang memiliki keragaman spesies yang tinggi.
Pasca berakhirnya masa kepresidenan Soeharto, menurut pandangan Institut for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) akan terjadi 7 kecenderungan di Indonesia.
1. Otonomi daerah
2. Konstitusional dan aturan hukum
3. Hubungan sipil-militer
4. Masyarakat sipil
5. Reformasi tata pemerintahan dan good governance.
6. Gender
7. Prulalisme agama
Peran Ormas
Pergerakan ormas dan kegiatan politik sebenarnya sudah dikuatkan pada alinea kedua pembukaan UUD 1945. Juga selanjutnya ada pada pasal 28 dan pasal 28E UUD 1945. Maka peran ormas menjadi hal krusial dan dapat berperan sebagai berikut :
1. Ormas yang memberikan masukan, saran dan rekomendasi,
2. Ormas yang memberikan evalusi,
3. Ormas yang menerapkan berbagai kebijakan pemerintah.
“Saya harap LDII dapat menjadi ormas yang berperan dalam ketiga hal tersebut,” ungkap Prof. Satya.
Selanjutnya dalam berdemokrasi ada syarat konsolidasi demokrasi, diantaranya masyarakat sipil harus otonom dan diberikan jaminan hukum dan jaminan menyatakan pendapat. Terjadi sebuah demokrasi yang netral, dan terakhir tercipta sebuah masyarakat ekonomis yang menjadi perantara antar negara dan masyarakat untuk menjalankan perekonomian.
“Ormas yang dapat menjadi perantara antar negara merupakan potensi besar ormas untuk memberikan perannya pada pemerintah,” kata Prof. Satya. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan ormas adalah sangat penting dan diharapkan keberadaan perannya. Bukan hanya ormas yang bertindak negatif, tapi esensi ormas sejak lahirnya Indonesia menjadi sebuah hal wajib.
Ormas dapat menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasinya. Sejak masa pergerakan nasional, tidak dapat kita pungkiri baik yang berlatar belakang agama, daerah, maupun nasionalis, ormas mampu tampil di depan mempelopori kemerdekaan. Ketika sebuah ormas memiliki kualitas layaknya ormas yang teguh mendukung semangat empat pilar kebangsaan. Maka peningkatan kualitas ormas dalam kegiatan berdemokrasi di Indonesia bukan sebuah khayalan belaka (Frediansyah Firdaus/Lines).
