Pemalang (19/5). DPD LDII Kabupaten Pemalang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan kepolisian melalui partisipasinya dalam Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar oleh Polres Pemalang, pada Rabu (7/5). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Tri Brata dan melibatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan untuk menyusun standar pelayanan kepolisian yang lebih akuntabel dan transparan.
Rapat FKP ini diikuti oleh delapan ormas yang aktif di Kabupaten Pemalang, yaitu LDII, Senkom Mitra Polri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PGRI, Lindu Aji, Lembaga Anti Narkoba, Peradi, dan KNPI. Kehadiran LDII dalam forum sebagai dukungan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya terkait pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Perwakilan DPD LDII Kabupaten Pemalang, Mulani, menilai forum ini sebagai langkah positif Polres dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. “Kami menyambut baik forum ini sebagai sarana dialog dan evaluasi. Standar pelayanan yang baik akan mendorong kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” ujarnya.
Dalam paparannya, perwakilan Polres Pemalang, Eko Sunaryo, menjelaskan bahwa forum ini digelar sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pelayanan, terutama dalam pengurusan dokumen seperti SKCK, SIP, dan layanan di SPKT. Ia juga menyebut bahwa pelayanan terkait tindak pidana umum dan narkoba menjadi fokus evaluasi untuk memperbaiki sistem yang ada.
“Kami butuh masukan dari masyarakat agar pelayanan yang kami berikan benar-benar sesuai kebutuhan dan harapan publik,” kata Eko.
LDII juga menyampaikan sejumlah catatan dan harapan dalam sesi diskusi. Salah satu yang disoroti adalah kecepatan layanan dan transparansi prosedur administrasi di kantor kepolisian. Menurut Mulani, dengan adanya standar pelayanan yang jelas dan dipahami masyarakat, maka potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.
“Kami berharap Polres juga membangun sistem informasi yang bisa diakses publik agar alur layanan lebih mudah dimengerti,” tambahnya.
Senada dengan LDII, perwakilan Senkom Mitra Polri, Chaerun, mengapresiasi langkah Polres Pemalang dalam melibatkan ormas dalam proses penyusunan standar pelayanan. Menurutnya, dialog seperti ini perlu menjadi agenda rutin agar pelayanan publik di sektor keamanan bisa terus berkembang dan responsif terhadap dinamika sosial.
“Aspirasi masyarakat adalah kunci dalam membangun pelayanan yang efektif dan berkeadilan,” ujarnya.
