Jakarta (30/4). Wakil Menteri Haji dan Urmah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, pemerintah bekerja sama dengan Polri dalam memperkuat pencegahan dan penindakan terhadap praktik haji ilegal. Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan Wakapolri Dedi Prasetyo, di Kantor Kemenhaj RI, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Ia juga menyoroti terkait perkembangan penanganan haji non-prosedural dan penguatan Satgas Pencegahan Haji Ilegal. Satgas tersebut melibatkan unsur Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kemenhaj untuk mengawasi, mencegah, sekaligus menindak praktik penipuan dan keberangkatan haji ilegal yang marak menjelang puncak musim haji 1447 H/2026 M.
“Hari ini kami melakukan update perkembangan penanganan haji ilegal. Praktik penipuan melalui iklan-iklan haji palsu masih terjadi dan ini membutuhkan kerja bersama lintas institusi, termasuk dukungan penuh dari Polri,” ujar Dahnil.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut, otoritas keamanan Arab Saudi telah meringkus tiga warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat penipuan dan promosi haji ilegal di Saudi. “Ada tiga WNI yang ditangkap di Saudi dengan modus penipuan dan iklan haji palsu,” ungkapnya.
Ia menekankan, pemerintah terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparat Saudi terkait proses hukum maupun pendampingan terhadap tiga WNI tersebut. Selain fokus pada penindakan, pemerintah juga memperkuat preventif, “Agar masyarakat tidak menjadi korban modus keberangkatan haji non-prosedural,” urainya.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola penyelenggaraan haji, pemerintah juga bersepakat menambah keterlibatan unsur Polri dalam operasional haji di Arab Saudi. “Kami bersepakat akan ada tambahan personel Polri di Saudi untuk mendukung tata kelola, pengamanan, serta kenyamanan jemaah Indonesia. Ke depan, struktur Amirul Hajj juga akan melibatkan unsur Polri,” katanya.
Sementara itu, Wakapolri Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Polri akan terus memperkuat kolaborasi dan pertukaran informasi dalam penanganan kasus haji ilegal, baik di dalam negeri maupun bersama aparat keamanan Arab Saudi.
“Satgas Haji fokus pada pencegahan sekaligus penegakan hukum. Kami melihat ada pelaku yang berulang bahkan residivis, sehingga langkah hukum harus dilakukan secara tegas,” ujar Dedi.
Menurutnya, laporan masyarakat terkait dugaan penipuan haji menunjukkan tren signifikan. Sejumlah kasus telah diselesaikan, sementara lainnya masih dalam proses penanganan hukum.
“Ada yang dapat diselesaikan melalui mediasi, tetapi jika gagal maka proses hukum akan berjalan agar menimbulkan efek jera,” tegasnya.
Polri juga terus membangun komunikasi intensif dengan kepolisian Arab Saudi terkait penanganan persoalan hukum yang melibatkan WNI selama musim haji berlangsung.
Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji non-prosedural yang marak beredar di media sosial maupun platform digital. Masyarakat diminta memastikan visa dan penyelenggara perjalanan yang digunakan sesuai ketentuan resmi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi demi keamanan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah haji. (Faqih/MCH 2026).
