Jakarta (9/4). Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas, Badan Pangan Nasional, Budi Waryanto menegaskan, kedaulatan dan kemandirian pangan adalah pondasi ketahanan pangan. Pernyataan itu, ia lontarkan saat Musyawarah Nasional (Munas) X LDII di Pondok Pesantren Minhajurosyidin, Jakarta Timur, pada Kamis (9/4/2026).
“Outcome dari ketahanan pangan adalah masyarakat dan perseorangan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pertama, yang harus dilakukan adalah memastikan ketersediaan pangan,” ujar Budi.
Budi menjelaskan, ketersediaan pangan artinya, pangan harus bisa dijangkau oleh masyarakat. “Misalnya jika terjadi perang, dan kemudian harga beras naik. Ini berbahaya. Maka sekarang, kami siapkan cadangan lebih dari 3 juta ton beras. Harus dipastikan, tidak boleh satu pun, masyarakat tidak bisa menjangkau pangan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, untuk memastikan ketersediaan pangan, Bapanas ditugaskan mengelola komoditas pangan pokok strategis. “Mulai dari beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang merah, bawang putih, telur, daging sapi dan kerbau, daging unggas, serta aneka cabai,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan, kebijakan yang dilaksanakan, dimulai dengan mengelola cadangan pangan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. “Melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta memperkuat logistik pangan,” imbuhnya.
Kemudian, kebijakan selanjutnya, melakukan pengendalian dan pengentasan wilayah rentan rawan pangan dan gizi. “Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan dan potensi pangan lokal. Serta, pengawasan dan penjaminan mutu dan keamanan pangan,” tegasnya.
Untuk memperkuat keberhasilan program, Budi mengatakan, pihaknya melaksanakan kebijakan dari hulu hingga hilir. “Di hulu, pemerintah melaksanakan pentingkatan produktivitas dan pengembangan pertanian, serta penguatan kelembagaan dan kewirausahaan petani,” katanya.
Kemudian, peningkatan investasi dan infrastruktur penunjang pertanian. “Peningkatan kualitas petani dan SDM pertanian, dan pengembangan pusat pendidikan dan teknologi pertanian,” jelasnya.
Sementara itu, di hilir, kebijakan yang dilaksanakan yaitu pengelolaan cadangan pangan pemerintah. “Pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Penguatan sistem logistik pangan, serta pengendalian dan pengentasan wilayah rentan pangan dan gizi,” tuturnya.
Selanjutnya, memberian bantuan pangan beras untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana. “Melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan dan potensi pangan lokal. Serta, pengawasan dan penjaminan mutu dan keamanan pangan,” tegasnya.
Melalui berbagai program tersebut, Budi berharap akan diperoleh outcome berupa stabilisasi harga pangan antarwaktu dan antarwilayah. “Sehingga, inflasi dapat terkendali. Kesejahteraan petani dan produsen meningkat. Keberlanjutan usaha peternak dan pelaku usaha terjamin. Serta, terjadi penurunan status stunting dan daerah rentan rawan pangan,” tutupnya.
