Nganjuk (25/9). Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi membuka Musyawarah Daerah (Musda) VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Nganjuk pada Rabu (24/9). Ia menegaskan pentingnya pendidikan agama sebagai pondasi utama dalam mencetak generasi yang unggul dan berkarakter.
“Kami punya mimpi membangun Nganjuk dengan SDM berkualitas. SDM unggul dimulai dari pendidikan karakter, dan pendidikan karakter berawal dari pendidikan agama. Orangnya pintar, hebat, tapi kalau sisi agamanya lemah, tentu kami khawatir,” ujarnya.
Marhaen menilai, keberadaan LDII berperan penting dalam mendukung pembinaan umat. Apalagi, tema Musda VIII kali ini selaras dengan arah pembangunan daerah yakni “Penguatan SDM yang Profesional Religius yang Siap Bersinergi Menuju Nganjuk yang Tangguh, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan.”
Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi lintas elemen masyarakat. Marhaen juga menegaskan perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah belah masyarakat.
“Perbedaan itu wajar, bahkan bisa menjadi rahmat Allah jika disikapi dengan bijak. Yang terpenting, bupati dan wakil bupati hanyalah pesuruh rakyat, pelayan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW LDII Jawa Timur, Moch Amrodji Konawi, mengapresiasi penyelenggaraan Musda yang dihadiri banyak tokoh keagamaan dan pemerintah. Ia menegaskan LDII memiliki delapan pengabdian untuk bangsa, salah satunya menjaga nilai kebangsaan.
Menurutnya, Ketua DPD LDII Nganjuk, Murkani, telah berhasil mengimplementasikan pengabdian tersebut, terutama dalam membangun komunikasi dengan berbagai pihak.
“Ukuran keberhasilan itu ketika komunikasi kita dengan pemerintah berjalan baik, juga dengan saudara-saudara kita seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, maupun Majelis Ulama Indonesia. Kehadiran mereka di Musda ini menjadi bukti adanya sinergi,” tutur Amrodji.
Amrodji menegaskan LDII siap terus mendukung program pemerintah sekaligus menjaga harmoni dengan berbagai elemen bangsa. “Inilah wujud pengabdian LDII untuk bangsa, yakni membersamai program-program pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tutupnya.
