Karanganyar (13/2). DPD LDII Kabupaten Karanganyar menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri pada Kamis (9/2). Salah satu bentuk kerja samanya adalah mengenai penyuluhan hukum melalui program ‘Jaksa Masuk Pesantren’.
Ratusan santri pondok pesantren (ponpes) yang bernaung di bawah DPD LDII Karanganyar hadir dalam penyuluhan tersebut. Di antaranya, Ponpes Al Hidayah Ganoman Koripan Matesih, Ponpes Al Mukhklishin Tegalgede, Ponpes Syifaul Qulub Jumapolo, SMP Boardingscool Al Amanah, dan pengurus DPD LDII Karanganyar.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar M. Zuhri, menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin sinergisitas hubungan baik antara LDII dengan Kejaksaan. Ia juga tak lupa memberikan pemahaman kepada santri tentang arti pentingnya hukum bagi masyarakat pesantren dan pemangku kepentingan.
“Dengan adanya kegiatan tersebut setiap santri dapat mengerti dan memahami hal-hal yang bersentuhan dengan hukum, dan mengetahui solusi yang di hadapinya,” katanya.
Senada dengan M. Zuhri, Pengasuh Ponpes Al-Hidayah Ganoman Zuhri, Suwanto memberikan pemahaman kepada santri tentang dampak dari perbuatan yang melawan hukum, baik sisi akibat perlawanan dan hukumnya.
“Kejaksaan mengajarkan hukum sejak dini kepada santri agar selalu mematuhi hukum yang berlaku. Kejari juga memberikan edukasi kepada santri agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku seperti perkelaian, perbuatan main hakim, perbuatan bulliying dan sejenisnya,” katanya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan memberikan pemahaman agar santri mematuhi semua hukum yang berlaku, termasuk mentaati peraturan dalam kehidupan pesantren. Sehingga, tercipta ekosistem pesantren yang harmonis dan bebas dari jeratan hukum. (FWI)
