Yogyakarta (18/9). DPW LDII Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar musyawarah perdana kepengurusan periode 2026–2031. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Grha Cendekia, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Minggu (23/8/2026).
Forum tersebut membahas program kerja lima tahun dan konsolidasi organisasi setelah Muswil VIII LDII DIY. Musyawarah diikuti Dewan Penasihat, Pengurus Harian (PH), serta pengurus biro DPW LDII DIY. Pertemuan ini menjadi agenda awal pengurus baru untuk menerjemahkan hasil Muswil VIII ke dalam program kerja organisasi.
Ketua DPW LDII DIY Atus Syahbudin meminta pengurus segera menjalankan program kerja pada masa transisi kepengurusan. Ia menyebut masih ada waktu empat bulan pada 2026 untuk memulai sejumlah agenda.
“Tahun 2026 ini masa transisi kepengurusan. Sisa waktu empat bulan ini harus digunakan untuk melaksanakan program kerja sesuai rencana. Jangan menunggu terlalu lama,” kata Atus.
Atus juga meminta Biro Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) bersama PH mendampingi Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat DPD. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi pada masa awal kepengurusan.
Biro Komunikasi, Informasi, dan Media (KIM) mendapat arahan untuk memperkuat produksi konten digital. Atus meminta peningkatan kemampuan videografi dan presenter untuk mendukung publikasi kegiatan LDII DIY.
Bidang lingkungan menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam musyawarah. LDII DIY memiliki sejumlah program lingkungan yang akan dikembangkan melalui kerja lintas biro.
Ketua Dewan Penasihat DPW LDII DIY Ardito Bhinadi meminta isu lingkungan masuk ke berbagai program biro. Konsep *green* dapat diterapkan dalam bidang dakwah, keluarga, pendidikan, ekonomi, dan bidang lain sesuai tugas masing-masing biro.
“LDII DIY selama ini aktif di bidang lingkungan. Ke depan, konsep *green* dapat dikembangkan di bidang lain. Ada *green* dakwah di Biro Pendidikan Keagamaan dan Dakwah serta *green family* di Biro PPKK,” ujar Ardito.
Biro Litbang, IPTEKS, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Lisdal) menyiapkan program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim untuk memperkuat Program Kampung Iklim (ProKlim). Program ekonomi sirkuler juga disiapkan melalui kerja sama Biro Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (EPM) dengan Lisdal.
Ketua Biro PPKK DPW LDII DIY Eli Rohaeti membahas pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga. Salah satu programnya berupa pengembangan wirausaha perempuan melalui produk rumah tangga ramah lingkungan.
“Perempuan perlu memiliki keterampilan dan akses untuk mengembangkan usaha. Produk seperti sabun herbal dan ecoenzim dapat menjadi bagian dari pengembangan wirausaha keluarga,” kata Eli.
Eli juga mendorong penguatan forum mubalighot dan kegiatan kemandirian perempuan. “Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas perempuan dan penguatan ekonomi keluarga,” tutupnya.
