Oleh Ardito Bhinadi*
Delapan puluh satu tahun kemerdekaan Indonesia adalah momentum untuk tidak hanya mengenang perjuangan merebut kemerdekaan, tetapi juga menilai sejauh mana kemerdekaan itu telah menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam bidang ekonomi, pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah pembangunan ekonomi telah semakin mendekatkan bangsa Indonesia pada cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami transformasi ekonomi yang sangat besar. Dari negara yang sebagian besar bertumpu pada pertanian tradisional, Indonesia berkembang menjadi perekonomian dengan basis industri, perdagangan, jasa, ekonomi digital, dan aktivitas ekonomi kreatif yang semakin luas. Infrastruktur semakin terkoneksi, tingkat pendidikan meningkat, kelas menengah tumbuh, UMKM berkembang, dan kemampuan bangsa dalam menghasilkan berbagai barang dan jasa semakin kuat.
Berbagai krisis juga telah menguji daya tahan ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi, gejolak harga komoditas, pandemi, ketegangan geopolitik, hingga perubahan teknologi menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk bertahan dan bangkit. Salah satu kekuatan yang selalu muncul dalam berbagai masa sulit tersebut adalah semangat gotong royong.
Namun, kemajuan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari tingginya pertumbuhan, besarnya investasi, atau meningkatnya pendapatan nasional. Esensi pembangunan jauh lebih dalam daripada sekadar angka-angka ekonomi. Pembangunan harus mampu menciptakan pekerjaan yang layak, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, memperluas kesempatan berusaha, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki peluang untuk hidup secara bermartabat.
Di sinilah relevansi demokrasi ekonomi sebagaimana dikehendaki oleh para pendiri bangsa.Demokrasi ekonomi tidak menempatkan manusia semata-mata sebagai faktor produksi. Manusia adalah modal dasar utama pembangunan. Karena itu, masyarakat harus menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Kebijakan ekonomi seharusnya memberikan ruang yang luas bagi rakyat untuk bekerja, berusaha, berinovasi, memiliki aset produktif, meningkatkan kapasitas, dan menikmati hasil pembangunan secara adil.
Pasal 33 UUD 1945 memberikan arah yang jelas bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak semestinya berkembang menjadi arena persaingan bebas tanpa batas yang hanya memenangkan mereka yang memiliki modal besar. Namun demokrasi ekonomi juga bukan berarti mematikan kreativitas, investasi, ataupun kewirausahaan.
Yang diperlukan adalah keseimbangan. Pasar tetap dibutuhkan untuk mendorong efisiensi dan inovasi. Dunia usaha diperlukan untuk menciptakan investasi dan lapangan kerja. Negara diperlukan untuk menjaga keadilan, menyediakan pelayanan dasar, mengoreksi kegagalan pasar, dan melindungi kelompok yang lemah. Sementara masyarakat, koperasi, UMKM, komunitas, dan ekonomi lokal harus memperoleh ruang yang memadai untuk berkembang.
Dengan demikian, gotong royong dalam ekonomi modern bukan berarti seluruh kegiatan ekonomi harus dilakukan bersama-sama secara fisik. Gotong royong dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, koperasi, UMKM, komunitas, dan masyarakat.
Pengusaha besar tumbuh bersama pemasok kecil. Perbankan membiayai usaha produktif masyarakat. Perguruan tinggi menghadirkan inovasi bagi UMKM. Pemerintah menciptakan regulasi yang adil. Masyarakat menggunakan dan menghargai produk dalam negeri. Teknologi digital membuka pasar bagi pelaku usaha di desa dan daerah. Itulah bentuk baru gotong royong ekonomi Indonesia.
Tantangan 81 Tahun Kemerdekaan
Perjalanan menuju keadilan sosial tentu belum selesai. Indonesia masih menghadapi kesenjangan pendapatan dan kepemilikan aset, ketimpangan antarwilayah, kualitas pekerjaan yang belum merata, produktivitas tenaga kerja yang perlu ditingkatkan, keterbatasan akses pembiayaan bagi sebagian UMKM, persoalan ketahanan pangan dan energi, serta tantangan transformasi digital.
Perubahan dunia juga berlangsung sangat cepat. Kecerdasan buatan, otomatisasi, ekonomi hijau, perubahan iklim, serta fragmentasi perdagangan global akan mengubah struktur produksi dan pasar tenaga kerja. Karena itu, pembangunan manusia harus menjadi jantung pembangunan ekonomi Indonesia.
Investasi terbesar bangsa Indonesia sesungguhnya bukan hanya jalan tol, pelabuhan, kawasan industri, pabrik, ataupun pusat data. Semua itu penting. Tetapi investasi yang jauh lebih fundamental adalah manusia Indonesia yang sehat, berpendidikan, produktif, berkarakter, kreatif, terampil, dan memiliki kesempatan untuk maju.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan maknanya apabila sebagian masyarakat tertinggal. Sebaliknya, pemerataan yang tidak didukung produktivitas juga tidak akan berkelanjutan. Maka agenda Indonesia ke depan adalah pertumbuhan yang sekaligus menciptakan pemerataan melalui peningkatan produktivitas manusia.
UMKM harus naik kelas. Petani dan nelayan harus semakin produktif dan memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Generasi muda harus memperoleh ruang untuk menjadi inovator dan wirausahawan. Industri nasional harus semakin terhubung dengan ekonomi rakyat. Daerah harus memiliki kesempatan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru sesuai potensi lokalnya. Dalam kerangka itulah keadilan sosial diwujudkan: bukan dengan membagi kemiskinan secara merata, melainkan dengan memperluas kemampuan rakyat untuk menghasilkan kesejahteraan.
Pembangunan yang Berketuhanan
Ada satu hal yang tidak boleh hilang dalam perjalanan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia: kesadaran bahwa manusia memiliki keterbatasan. Bangsa Indonesia sejak awal meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan bernegara. Karena itu, pembangunan ekonomi tidak hanya memiliki dimensi material, tetapi juga dimensi moral dan spiritual.
Kita bekerja keras, merencanakan pembangunan dengan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi, meningkatkan investasi, dan memperbaiki kebijakan. Tetapi pada saat yang sama kita menyadari bahwa keberhasilan bangsa tidak semata-mata bergantung kepada kemampuan manusia. Kita senantiasa memohon ridho, petunjuk, dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa.
Kesadaran tersebut sekaligus memberikan batas moral terhadap kegiatan ekonomi. Pertumbuhan tidak boleh dicapai melalui eksploitasi manusia. Keuntungan tidak boleh diperoleh dengan merugikan masyarakat. Kekayaan alam tidak boleh dimanfaatkan dengan mengabaikan generasi mendatang. Kekuasaan ekonomi tidak boleh digunakan untuk menutup kesempatan orang lain. Ekonomi harus tetap memiliki hati nurani.
Merdeka untuk Sejahtera Bersama
Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, Indonesia mempunyai modal yang sangat besar: sumber daya alam, bonus demografi, pasar domestik yang luas, keragaman budaya, perkembangan teknologi, dan posisi strategis dalam perekonomian dunia. Tetapi modal terbesar Indonesia tetaplah manusia Indonesia dan semangat kebersamaan yang dimilikinya.
Tugas generasi sekarang adalah memastikan agar kemerdekaan politik yang diperjuangkan para pendiri bangsa semakin sempurna dengan kemerdekaan ekonomi: ketika rakyat memiliki pekerjaan yang layak, kesempatan berusaha, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, serta kesempatan yang adil untuk meningkatkan kesejahteraannya. Inilah hakikat demokrasi ekonomi Indonesia. Bukan ekonomi yang hanya membesarkan negara. Bukan ekonomi yang hanya membesarkan korporasi.
Bukan pula ekonomi yang membiarkan setiap orang berjalan sendiri-sendiri. Tetapi ekonomi yang membesarkan manusia Indonesia melalui usaha bersama dan semangat gotong royong.
Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka mengingatkan kita bahwa perjalanan belum selesai. Dengan kerja keras, ilmu pengetahuan, inovasi, demokrasi ekonomi, dan gotong royong, bangsa Indonesia harus terus bergerak menuju cita-cita kemerdekaan yang paling substantif: masyarakat yang maju, berdaulat, sejahtera, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam setiap ikhtiar itu, kita tetap menundukkan hati, memohon ridho dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia.
Merdeka dalam kedaulatan, berdaya dalam ekonomi, bergotong royong menuju keadilan sosial.
*) Dr. Ardito Bhinadi, S.E., M.Si adalah ekonomu UPN Yogyakarta sekaligus anggota Majelis Pakar DPP LDII.
