JAKARTA–MI: Organisasi masyarakat (ormas) atau civil society harus mampu berikan sumbangan kualitatif bagi pembangunan sosial politik bangsa. Agar ormas memiliki posisi tawar yang kuat dimata parpol.
Demikian refleksi 100 tahun kebangkitan bangsa, dari Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII), yang disampaikan kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (20/6).
"Salah satu peran ormas adalah mengevaluasi undang-undang, apakah sebuah UU telah menjalani misinya. Khususnya UU yang telah berusia di atas lima tahun," kata Ketua DPP Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) Prasetyo Sunaryo.
Ormas, jelas Prasetyo, harus memiliki bargaining yang kuat dengan parpol.Saat ini peran ormas tidak jelas dalam sosial politik di Indonesia. Misalnya, keberpihakan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Agar ormas memiiki bargaining kuat maka dia harus memiliki data lengkap,akurat dan masukan yang berkesinambungan. Barulah ormas bisa dipandang," kata Prasetyo. Menurutnya, selama ini ormas selalu terpinggirkan dalam proses rekruitmen politik di Indonesia. Saat ini Iklim sosial politik cukup mendukung agar ormas terlibat dalam proses politik. Sayangnya dikalangan ormas jarang terjadi komunikasi yang positif.
"Kami mendorong tidak ada lagi hegemoni dalam politik di Indonesia. Ormas harus saling bersinergi sehingga demokrasi menjadi berkualitas," imbuh Prasetyo. (Faw/OL-2)
(http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MTA3NDU=)
