Makassar (8/5). Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan, Asdar Mattiro beserta jajaran berkunjung ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Selasa (6/5). Kunjungan diterima Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan (Sulsel), Agus Salim, didampingi Asisten Intelijen (Asintel), Ardiansyah.
Pada kesempatan itu, Asdar Mattiro menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan 8 klaster bidang pengabdian LDII. Disamping itu, sebagai ajang silaturrahim dan memperkenalkan pengurus LDII Sulawesi Selatan masa bakti 2024-2029. “LDII Sulawesi Selatan siap dan berkomitmen mendukung penegakan hukum di Sulawesi Selatan. LDII juga siap membantu kejaksaan dalam rangka membangun masyarakat Sulawesi Selatan yang melek hukum,” ujar Asdar.
Ia menambahkan LDII siap mendukung program kejaksaan tinggi yaitu Jaksa Masuk Pesantren (JMP) dan Jaksa Masuk Sekolah (JMS). “Selama generasi muda kami aktif mengikuti pengajian, maka Insya Allah tidak ada yang terlibat kenakalan remaja, radikalisme, narkoba, dan geng motor,” kata Asdar.
Menurutnya, dengan adanya masyarakat yang sadar hukum, maka akan tercipta ketertiban dan keamanan masyarakat. Warga yang sadar hukum cenderung menaati aturan, sehingga mengurangi potensi konflik, pelanggaran, dan kejahatan. Pihaknya juga menyampaikan beberapa program kerja LDII Sulawesi Selatan yang bisa dikolaborasikan dengan program kejaksaan. “Kami mengundang Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan penyuluhan hukum di pengajian LDII. Kami rencana mengundang Kejaksaan Tinggi Sulsel di pengajian umum yang dihadiri ribuan warga dan santri pondok pesantren. LDII mendukung program Jaksa Masuk Pesantren,” kata Asdar.
Penyuluhan hukum bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum dalam masyarakat, yaitu sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum. Selain itu, penyuluhan hukum berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yaitu pemahaman tentang pentingnya hukum dan peraturan yang berlaku serta konsekuensi dari pelanggaran hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Kajati Sulsel Agus Salim menyampaikan pentingnya sinergi antara lembaga penegak hukum dan organisasi keagamaan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Selain itu, Kajati Sulsel memperkenal Tim Terpadu Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf khususnya rumah ibadah seperti masjid. “Tim terpadu ini terdiri dari 3 instansi, Kementerian Agama, Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan RI. Seluruh proses pengurusan penerbitan biaya ini digratiskan dan akan dipercepat oleh teman-teman di BPN,” kata Agus Salim. Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan H Asdar Mattiro berharap audiensi dengan Kajati Sulsel dapat menjadi langkah awal bagi kerja sama yang lebih erat antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan LDII Provinsi Sulawesi Selatan dalam berbagai bidang. Pihaknya memberikan apresiasi luar biasa atas gagasan Kajati Sulsel yang membantu rumah ibadah khususnya masjid mendapat alas hak. “Kami saat ini punya 130 lebih masjid yang dibina. Di Makassar ada sekitar 30 masjid. Memang ada beberapa yang masih belum memiliki alas hak. Dan gagasan Pak Kajati Sulsel ini sangat luar biasa untuk membantu pengurus masjid,” kata Asdar Mattiro.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan banyak menjelaskan program-program Kejaksaan yang bisa dikolaborasikan dengan program ormas Islam, termasuk LDII. “Di LDII ada biro hukum dan HAM yang berkompeten di bidang hukum. LDII bisa memberikan dukungan pada kejaksaan untuk menyukseskan program kerja Kejaksaan,” ungkap Asdar.
LDII mengajak generasi muda melek hukum di bidang teknologi informasi dan bermedia sosial yang sehat. LDII Sulawesi Selatan akan melaksanakan pelatihan humas dan jurnalistik. “Sehingga generasi muda kita bisa menjadi tokoh yang memberikan pencerahan bagaimana cara bermedia sosial yang sehat. Untuk mencetak jurnalis yang berkarakter. Pejuang sosial media yang santun,” pungkas Asdar.
Hadir menerima audiensi jajaran pengurus DPW LDII Sulawesi Selatan di antaranya dewan penasihat Letkol Inf Suparman, wakil ketua Sukardi Weda, Jawiana Saokani, Mira Nila Kusuma Dewi, sekretaris Muamar Asykur, bendahara Nashruddin, dan Ketua Biro Hukum dan HAM Kamsilaniah. Turut hadir wakil sekretaris Hajar Abd Rauf, Mujahidin dan Ilmadin Husain.
