Jakarta (18/7). Koperasi Merah Putih menjadi program pemerintah yang bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat dan warga LDII. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Departemen Ekonomi dan Perbankan Masyarakat (EPM) DPP LDII, Taufik Armand, pada undangan Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Acara bertajuk “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat” itu diselenggarakan di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada Kamis (16/7/2026). Forum Organisasi Desa Indonesia yang menjadi inisiator acara mengatakan, momen itu juga sebagai konsolidasi berbagai organisasi desa dengan pemerintah untuk memperkuat implementasi KDKMP sebagai salah satu program strategis nasional.
Taufik menjelaskan, LDII ke depannya membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, khususnya di sektor pertanian dan perekonomian masyarakat. “Program ini bisa menjadi salah satu perwujudan dari kedaulatan ekonomi rakyat sehingga seluruh warga LDII di mana pun berada itu bisa bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih,” ujar Taufik.
Sejalan dengan program Delapan Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa yang sudah berjalan, seperti keberadaan Usaha Bersama (UB) yang menyediakan bahan kebutuhan pokok sehari-hari, serta koperasi mikro syariah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) untuk penguatan ekonomi warga LDII.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa KDKMP merupakan bagian dari infrastruktur pemerintah yang diputuskan melalui rapat bersama Presiden. “Kopdes adalah infrastruktur pemerintah untuk seluruh koperasi desa. Kantor desa itu akan menjadi kantor tunggal, seluruh bantuan pemerintah itu akan melalui Kopdes. Sudah diputuskan, bantuan pemerintah seperti bansos yang 10 kilogram, PKH, dan bantuan tunai untuk desil satu dan desil dua, semua melalui Kopdes,” jelasnya.
Ia menambahkan, bantuan alat pertanian seperti traktor hingga pupuk bersubsidi juga akan disalurkan melalui sistem ini. Pemerintah berharap, infrastruktur baru itu dapat membantu memajukan perekonomian di tingkat desa.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Indonesia, Ferry Juliantono, mengatakan seminar nasional ini adalah momentum penting untuk menyerap masukan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi desa dan kepala daerah, demi menyempurnakan implementasi KDKMP.
