Globalisasi, keterbukaan informasi dan pesatnya kemajuan ekonomi memberikan dualisme efek. Sisi lain memberikan dampak positif, namun ternyata menjadikan indikasi lunturnya wawasan kebangsaan akibat tidak bisa menyaring pengaruh asing.
Melihat fenomena ini, LDII merasa terpanggil dalam mengkondisikan warganya demi mendukung terwujudnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan pendidikan wawasan kebangsaan.
Untuk itu LDII menggelar Lokakarya Wawasan Kebangsaan di Begadang Resto Convention Hall, Teluk Betung pada 27 Agustus 2014. Gelaran kali ini LDII bekerjasama dengan pihak Kesbangpol dan Danrem 043/Garuda Hitam menghadirkan KAPOLDA, MUI dan Kemenag sebagai pemateri. Acara ini dihadiri oleh perwakilan seluruh Wanhatda dan Ketua DPD LDII Se-Provinsi Lampung dan Forkompinda Provinsi Lampung.
“Apabila hal ini tidak segera kita tangani, saya khawatir rasa nasionalisme rakyat Indonesia menjadi luntur. Jika sudah demikian maka warga akan cenderung tidak peduli terhadap bangsanya dan rasa kebanggaan tidak dimiliki lagi,” ujar Ir H Kusnardi, M.Agr.Sc Ketua DPW LDII Provinsi Lampung.
Tentunya prilaku ini sangat bertentangan dengan pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, bukan mengikuti budaya asing yang tidak disaring.
Menguatkan pernyataan Kusnardi, Ketua Umum DPP LDII, KH Abdullah Syam, M.Sc, APU menuturkan bahwa pengamalan pancasila dan UUD 1945 harus menjadi cara pandang warga Indonesia.
“Pancasila menjadi dasar AD/ART LDII, hal ini dikarenakan pancasila tidak bertentangan dengan ajaran islam. Hal ini dapat kita tilik dari kemajemukan Madinah saat Nabi Muhammad SAW hijrah. Begitupula dengan Indonesia yang menerapkan pancasila dalam rangka merangkul semua golongan,” ungkap Abdullah Syam.
Dalam paparannya Abdullah Syam juga menuturkan terimakasih kepada Kesbangpol atas support dan dukungannya sebagai salah satu tim sukses Lokakarya Kebangsaan yang digelar Rabu ini.
Drs Kudrotul Ihwan, MM Kepala Kesbangpol Provinsi Lampung yang mewakili Gubernur Lampung menyatakan apresiasi dan dukungannya atas penyelenggaraan acara ini.
“Hal ini memperlihatkan LDII aktif memberikan kontribusi dalam mencegah gerakan radikalisme yang sedikit merebak akhir-akhir ini,” ujar Ihwan.
Wawasan kebangsaan pada hakekatnya semua pilar bangsa harus berpedoman pada empat hal, yaitu pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kini, selain merasuk pada hal fisik, keamanan masyarakat telah terusik pula pada hal multidimensi. Terutama dari media sosial, buruknya hal ini dapat mengakibatkan maraknya terorisme, narkoba dan beragam kejahatan lainnya.
“Untuk mencegah dan menangani fenomena tersebut maka ini semua menjadi tugas kita bersama. Termasuk LDII Provinsi Lampung. Konstruksi yang baik antara pemerintah dan ormas dengan dukungan penuh dari masyarakat akan melahirkan nilai positif rasa cinta tanah air dan kebangsaan elemen masyarakat,” ungkap Ihwan.
AKBP Abdi Darmawan, SH mewakili Kepolisian Daerah Lampung mengungkapkan pula pentingnya sinergisitas antara ormas dengan kepolisian dalam perwujudan keamanan masyarakat.
“Bangsa Indonesia merdeka, diawali oleh pergerakan-pergerakan ormas. Mulai dari Budi Oetomo, Muhamadiyah dan NU. Maka jelas kekuatan besar masyarakat dalam mewujudkan keamanan masyarakat adalah hal mutlak,” ujar Abdi.
Senada dengan apa yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, Mayor Inf Iskandar, SH, M.Han yang mewakili Korem 043/Garuda Hitam mengungkapkan dukungan masyarakat menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia.
“Kita harus mampu bertahan dari segala macam ancaman. Sistim pertahanan negara kita, dibidang militer menempatkan TNI sebagai komponen utama, dengan komponen cadangan dan komponen pendukung.
Dibidang non militer, kita menempatkan lembaga pemerintah di barisan utama. Dinegara maju, misalnya Singapura. Seluruh warga negara mendapatkan porsi wajib militer, dan sehari-hari melaksanakan aktivitasnya. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan maka Singapura dapat langsung mengirimkan pemudanya. Hal ini memperlihatkan Singapuran memiliki komponen cadangan yang bagitu kuat, berbeda dengan di Indonesia yang masih berlangsung rapat perancangan undang-undangnya,” ungkap Iskandar.
Iskandar menguatkan bahwa TNI tidak bisa berdiri sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Setiap warga negara berhak dan wajib dalam rangka membela negara. Implementasinya memberikan pendidikan kewarganegaraan dan mengabdikan diri sesuai dengan bidang profesionalitas dirinya masing-masing.
Sehingga dapat disimpulkan ormas, sebagai salah satu komponen bangsa yang jumlah dan potensinya sangat besar dapat berdayaguna dalam penguatan wawasan kebangsaan (Fredy/LDII Network News-Lampung).
