LDII Minta Agar Kebijakan Efisiensi Tidak Berdampak Negatif pada Layanan Publik

Jakarta (10/3). Pemerintah mengambil kebijakan efisiensi adalah hal yang wajar. Namun, efisiensi tersebut jangan sampai mengakibatkan layanan publik terganggu, dan mempertimbangan manfaat dan mudaratnya.

Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso saat berbuka puasa bersama dengan para wartawan, di kantor DPP LDII, Senayan, Jakarta, pada Minggu (9/3/2025), “Kebijakan efisiensi sebetulnya sebuah keinginan baik. Nah sekarang permasalahannya, pemerintah perlu mendefinisikan mana yang memberikan dampak atau mudarat yang paling ringan dalam efisiensi ini,” papar KH Chriswanto di hadapan puluhan wartawan.

Terkait efisiensi, ia mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Ramadan untuk lebih berhemat dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah maraknya efisiensi, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Keluarga yang mampu bisa membantu keluarga yang ekonominya sedang tidak bagus, karena PHK atau kebangkrutan dalam usaha.

“Dengan kondisi seperti ini, masyarakat harus mampu hidup sederhana. Efisien namun terus bekerja keras, ini adalah konsep muzhid-mujhid dalam Islam. Yakni, kita tidak berlebihan atau prihatin, namun tetap bekerja keras,” ujarnya.

Chriswanto juga menyoroti kondisi geopolitik global yang tidak menentu, karena konflik di Timur Tengah, perang antara Rusia dan Ukraina. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden baru AS juga menciptakan kondisi geopolitik yang makin dinamis, karena gebrakan politik luar negeri Washington yang tidak mudah ditebak.

Ia menilai, untuk menghadapi dinamika politik luar negeri, maka politik dalam negeri Indonesia harus stabil. Menurut Chriswanto latihan gabungan militer yang dilakukan tentara Indonesia dengan mitra luar negerinya, seperti Australia dan Jepang adalah langkah yang tepat. Tapi, Indonesia tidak perlu bergabung dalam pakta pertahanan tertentu.

Chriswanto juga menilai, masuknya Indonesia ke kelompok BRICS juga merupakan kebijakan yang perlu didukung. Karena Indonesia perlu mencari pasar alternatif lain agar tidak selalu bergantung dengan negara tertentu.

“Kita harus ikut membantu menjaga stabilitas dalam negeri karena kita mendapat tantangan geopolitik luar negeri yang sangat besar. Agar kita bisa berperan lebih aktif dalam mencari sumber ekonomi yang lebih baik untuk hubungan dengan luar negeri,” ujarnya.

Terkait tagar ‘Kabur Dulu Aja’, Chriswanto mengatakan, pergi ke luar negeri adalah hak asasi manusia untuk menentukan nasibnya. Namun, ia berpesan agar warga negara Indonesia tidak melupakan jati dirinya. Ia berharap warga Indonesia yang belajar maupun bekerja di luar negeri tetap siap jika suatu saat negara memanggil untuk mengabdi, “Bagi saya itu hak masing-masing individu. Tapi jangan lupa kita tetap bangsa Indonesia. Tetap memberi manfaat untuk bangsa dan negeri, meskipun Anda di luar negeri,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) DPP LDII Dody Taufiq Wijaya menyoroti peran penting  kepala daerah yang memenangkan Pilkada dan belum lama ini dilantik presiden. Ia berharap kepala daerah bisa melakukan tugasnya dengan baik dan tidak melakukan perbuatan yang membuat gaduh masyarakat.

“Pemimpin-pemimpin kita ini mestinya mawas diri dan menyadari bahwa mereka itu dipilih oleh rakyat untuk mengayomi masyarakat, untuk mengayomi rakyatnya. Nah harapan kami, pemimpin-pemimpin daerah yang baru dilantik. Termasuk presiden dan kabinet yang baru dilantik mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki kondisi bangsa ini,” ujarnya.