Bandung (16/11). Ketua Umum DPP LDII, KH. Chriswanto Santoso, menegaskan pentingnya komunikasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah sebagai fondasi kolaborasi pembangunan Jawa Barat. Hal itu ia sampaikan usai pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) IX LDII Jawa Barat yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, pada Sabtu (15/11).
KH Chriswanto mengapresiasi Pemprov Jabar yang telah membuka ruang dialog melalui pelaksanaan Muswil. “Yang penting bukan sekadar seremoni, tapi komunikasi antara ormas dengan otoritas pemerintah. Dengan komunikasi, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan,” ujarnya.
Ia menilai Gubernur Jawa Barat memiliki perhatian tinggi terhadap dinamika masyarakat. “Saya sangat tahu Pak Gubernur ini mengikuti perkembangan. Beliau punya empati tinggi, dan ini menjadi modal masa depan Jawa Barat,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa program LDII memiliki titik temu yang kuat dengan visi pembangunan SDM berkarakter di Jawa Barat. Dari “delapan program prioritas LDII”, empat di antaranya berfokus pada penguatan SDM dan selaras dengan prioritas Pemprov Jabar.
“Ketika ada kepentingan yang sama dan tujuan yang sama, kolaborasi akan menjadi kekuatan luar biasa. LDII siap menjadi kompiler—bukan hanya penghubung, tetapi penerjemah program pemerintah agar bisa diterima masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, LDII juga siap menjalankan fungsi sebaliknya: menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. “Kompailer adalah jembatan dua arah. Bagaimana kebijakan pemerintah mudah diterima di bawah, dan bagaimana suara masyarakat bisa diangkat ke pemerintah,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong DPW LDII Jawa Barat dan seluruh DPD hingga kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi. “Kita bukan bersaing, tetapi bersanding. Bukan saling memukul, tetapi saling merangkul,” tegas KH Chriswanto.
Terkait pelaksanaan pemilihan kepengurusan di Muswil, ia menegaskan DPP LDII tidak ikut campur. “Demokratis, ya. Mereka yang punya mandat berhak memilih,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa praktik demokrasi internal LDII harus selalu dibingkai nilai persatuan sebagaimana sila ketiga Pancasila, “Ketuhanan adalah landasan, tetapi bingkainya persatuan. Semua olah gerak kita harus menjaga persatuan, dan tujuannya keadilan sosial. Caranya melalui kemanusiaan dan demokrasi,” jelasnya.
Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah Bakesbangpol Jawa Barat, Khoirul Naim, mewakili Gubernur Dedi Mulyadi mengapresiasi atas kontribusi LDII dalam berbagai inisiatif pembangunan sosial, “Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi seluruh upaya yang sinergi dengan pembangunan. Dengan visi Jabar Istimewa, kami terus membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholder,” ujar Khoirul.
Ia menyebut LDII telah menjalankan banyak inisiatif yang dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan 2026. “Yang penting adalah bagaimana inisiatif LDII bisa diskemakan dengan program pemerintah. Sudah ada 10 dinas yang mengkoordinasikan program-program prioritas tersebut,” jelasnya.
Khoirul menegaskan bahwa momentum Muswil adalah kesempatan memperkuat peran ormas dalam membangun langkah-langkah peradaban dan solusi bagi masyarakat Jawa Barat.
