Bapanas Ingatkan Ketahanan Pangan Perjuangan Tanpa Akhir

Jakarta (24/9). Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto mengatakan, ketahanan pangan merupakan perjuangan tanpa akhir. Apalagi untuk mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 nanti.

Menurutnya, setiap individu perlu ditopang tiga pilar ketahanan pangan yakni, ketersediaan, akses, dan kemanfaatannya. Ia menjelaskan hal itu di depan peserta Webinar Kedaulatan Pangan dan Gizi Cegah Stunting yang digelar DPP LDII di Jakarta, Sabtu (23/9).

Ia mengacu pada UU 18 tahun 2012, setiap individu warga Indonesia yang berjumlah 275 juta itu tidak boleh kelaparan, artinya hidup sehat aktif produktif. “Pemerintah perlu memastikan hal itu dalam mewujudkan Indonesia Emas,” ujar Andriko.

Menurutnya, pilar pertama ketersediaan pangan adalah bagaimana pemerintah mampu memproduksi pangan di dalam negeri sebanyak-banyaknya. Nantinya kelebihan produksi bisa digunakan untuk pengamanan ketersediaan cadangan makanan. “Ketersediaan itu akan membuat siklus hidup tenang, seperti punya tabungan,” kata Andriko.

Kedua, terkait distribusi pangan, ia mengingatkan sistem logistik pangan penting. Jika sudah terdistribusi dengan baik, maka masyarakat yang mampu mengakses pangan secara ekonomi. Bila terdapat ketiadaan akses ekonomi, maka pemerintah berperan sebagai penyedia utama, termasuk regulasi terkait akses sosial yang mengatur kehalalan.

Terkait kemanfaatannya, Andriko menekankan, pengolahan makanan yang baik termasuk andil dalam mencukupi gizi keluarga. “Saat sudah bisa diakses, maka perlu dimanfaatkan dengan baik melalui peran pendidikan perempuan yang berkorelasi dengan gizi keluarga,” kata Andriko.

Indikator pangan yang sudah dimanfaatkan dengan baik, terlihat dari analisa konsumsi pangan, stunting, gizi buruk setiap daerah. Bicara ketahanan pangan, adalah bicara kemandirian pangan secara lokal. “Peluang masing-masing daerah perlu dipetakan wilayang yang berdaulat pangan. Agar mampu menjamin hak pangan atas rakyat sesuai potensi lokal yang ada,” jelas Andriko.

Potensi lokal itu perlu meliputi perlindungan terhadap hak petani yakni hak atas tanahnya, sumber airnya, sarana produksinya, harga, hingga buruh tani. “Petani perlu dilindungi negara, ini amanah undang-undang,” ujarnya.

Andriko mengingatkan, tantangan yang dihadapi selama lingkungan strategis berubah, maka ketahanan pangan juga berubah menyesuaikan, “Ini adalah perjuangan tiada akhir, mungkin sampai kiamat, jika terkait kedaulatan pangan.”

Karena itu cadangan pangan menurut Andriko perlu dikelola pemerintah lewat Bulog. Saat situasi krisis negara misalnya, cadangan pangan berpengaruh besar.

Bapanas juga mengapresiasi LDII melalui webinar “Road to Rakernas LDII 2023” mengangkat tema kedaulatan pangan dan gizi itu. Andriko menyampaikan, peran itu tidak bisa dijalankan Bapanas sendiri. “Perlu terus bersama, kolaborasi, sinergi. Kami menyambut baik kolaborasi dengan LDII di seluruh Indonesia,” katanya.