Jakarta (17/9). Kekeringan meteorologis yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Kondisi yang ditandai defisit curah hujan dalam periode tertentu tersebut tidak otomatis berarti terjadi krisis air bersih, tetapi kekeringan berkepanjangan dapat menekan ketersediaan air, sanitasi, pangan, hingga layanan kesehatan.
Ahli Global Health Security dan Planetary Health yang juga Ketua DPP LDII, Dicky Budiman, mengatakan status kekeringan meteorologis seharusnya menjadi sinyal awal bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. “Persoalannya bukan hanya minimnya hujan, tetapi juga durasinya. Durasi inilah yang mengubah profil risiko kesehatan, dari sekadar tidak nyaman menjadi ancaman struktural,” ujar Dicky.
Menurut Dicky, keterbatasan air dapat mendorong masyarakat mengurangi penggunaan air untuk mandi, mencuci tangan, dan membersihkan peralatan makan karena kebutuhan minum dan memasak menjadi prioritas. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui jalur fekal-oral, seperti diare, disentri, dan hepatitis A.
Risiko juga meningkat ketika masyarakat terpaksa menggunakan sumber air yang tidak terlindungi, seperti sungai atau sumur dangkal yang tercemar. Sementara itu, penampungan air dalam wadah terbuka dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit berbasis vektor.
Selain penyakit infeksi, kekeringan dapat memicu gangguan kulit dan mata akibat berkurangnya aktivitas mandi dan mencuci muka. Paparan panas dalam waktu panjang juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk gangguan ginjal, terutama pada pekerja yang banyak beraktivitas di luar ruangan.
Dicky menambahkan, dampak kekeringan juga mencakup kesehatan mental, malnutrisi pada balita, terganggunya operasional fasilitas kesehatan, hingga meningkatnya risiko kabut asap dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). “Ketika episodenya berlangsung panjang, kekeringan bukan lagi sekadar persoalan satu musim. Profil risikonya ikut berubah,” ujarnya.
Dampak sosial turut dirasakan rumah tangga ketika jarak dan waktu untuk memperoleh air semakin panjang. Perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang dapat menanggung beban lebih besar karena harus membantu memenuhi kebutuhan air, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi waktu belajar, bekerja, maupun beristirahat.
Kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian khusus meliputi balita, lansia, ibu hamil dan menyusui, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di permukiman informal atau padat. Petani subsisten, pasien penyakit ginjal kronis, dan masyarakat di wilayah kepulauan serta pesisir juga menghadapi kerentanan yang perlu diperhitungkan dalam penanganan kekeringan.
Dicky mengatakan kesiapsiagaan tidak selalu harus dimulai dengan pembangunan infrastruktur baru. Ketahanan masyarakat dapat diperkuat dengan mengoptimalkan jaringan sosial yang telah tersedia, mulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, hingga komunitas.
Di tingkat keluarga, masyarakat dapat menyiapkan penampungan air hujan sebelum memasuki puncak kemarau. Wadah penyimpanan perlu ditutup dan dikuras secara berkala agar tidak menjadi tempat berkembangnya jentik nyamuk.
“Yang penting adalah kesiapan sebelum krisis. Air juga perlu diprioritaskan. Air terbaik digunakan untuk minum dan memasak, sedangkan air bekas cucian yang masih layak dapat digunakan untuk menyiram atau membersihkan lingkungan,” kata Dicky.
Masyarakat juga perlu menyiapkan alternatif pengolahan air apabila terpaksa menggunakan sumber yang tidak terlindungi. Di saat yang sama, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun perlu dipertahankan dan anggota keluarga yang rentan harus dipantau dari tanda dehidrasi maupun gangguan kesehatan lainnya.
Di tingkat komunitas, sumber air bersama dapat dikelola melalui jadwal kebersihan dan perlindungan dari kontaminasi. Sistem peringatan dini juga perlu diterjemahkan menjadi informasi yang mudah dipahami sehingga masyarakat mengetahui tindakan yang harus dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi krisis.
“Pemetaan kelompok rentan di tingkat RT penting agar bantuan air dan logistik diprioritaskan sesuai tingkat kerentanan, bukan dibagikan secara sama rata,” ujar Dicky.
Pandangan tersebut sejalan dengan Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan (LISDAL) DPP LDII, Atus Syahbudin, yang mendorong masyarakat membangun ketahanan air sejak musim hujan. Menurutnya, penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan distribusi air bersih ketika kemarau, tetapi perlu diawali dengan menampung air saat ketersediaannya melimpah.
“Yang paling penting adalah menabung air. Kita perlu memiliki bak yang lebar dan bertingkat agar air hujan yang tersedia selama musim penghujan bisa disimpan untuk memenuhi kebutuhan selama enam bulan musim kemarau,” kata Atus.
Atus menjelaskan, pola pengelolaan air perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan setiap wilayah. Salah satu pendekatan yang dikembangkan LDII adalah memanfaatkan masjid sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan air masyarakat melalui pemanenan dan penampungan air hujan.
“Prinsipnya sederhana: ketika air berlebih kita simpan, ketika cadangan air berkurang maka kita manfaatkan dengan hemat. Jangan sampai air hujan yang begitu banyak ketika musim hujan justru terbuang, sementara ketika kemarau masyarakat kesulitan mendapatkan air,” ujarnya.
Konsep tersebut mulai diterapkan di sejumlah wilayah, termasuk Gunungkidul. Masjid Al-Fattah di Saptosari, misalnya, memiliki dua bak penampungan dengan kapasitas masing-masing sekitar 15.000 liter sehingga mampu menyimpan sekitar 30.000 liter air.
Bagi Atus, penguatan ketahanan air tidak berhenti pada pembangunan sarana, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku. Air hujan perlu dipandang sebagai sumber daya yang dapat dipanen, disimpan, dan dikelola bersama sebelum masyarakat memasuki periode kekeringan.
Di sejumlah daerah, LDII juga melakukan distribusi air bersih dan pembangunan sumur wakaf bagi masyarakat yang membutuhkan. Masjid dan pesantren dapat menjadi titik edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, pengelolaan air, serta pencegahan penyakit selama periode kekeringan.
Pesan kesehatan tersebut dapat disampaikan secara rutin melalui mimbar keagamaan, antara lain mengenai pentingnya mencuci tangan, menjaga kebersihan tempat ibadah, serta mencegah penampungan air terbuka yang dapat menjadi tempat berkembangnya nyamuk.
Selain edukasi, sumber daya sosial masyarakat dapat dimobilisasi untuk memperkuat respons terhadap kekeringan. Dana sosial dapat diarahkan untuk membantu penyediaan sumber air, sementara relawan muda dapat mendukung distribusi air dan logistik serta gotong-royong menjaga kebersihan sumber air.
Koordinasi dengan BPBD dan dinas kesehatan juga diperlukan agar respons organisasi masyarakat dapat melengkapi upaya pemerintah, terutama dalam menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit mendapatkan layanan formal.
“Organisasi keagamaan memiliki jangkauan sampai akar rumput, kepercayaan sosial yang tinggi, dan mimbar komunikasi rutin. Kekuatan ini bisa digunakan untuk mempercepat mitigasi di tingkat masyarakat,” pungkas Dicky.
