Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat HM Jusuf Kalla mengatakan relokasi penduduk korban erupsi Gunung Merapi sulit dilakukan. Langkah yang mungkin adalah relokasi terbatas dalam arti menambah jarak tempat tinggal mereka dari gunung berapi tersebut.
“Untuk relokasi total ya sangat sulit. Karena tidak mudah mencari tempat di Jawa yang sudah demikian padat penduduknya. Langkah yang mungkin ya memindahkan penduduk yang semula jaraknya 5 km menjadi 10 km dari Merapi, ini masukan saya,” kata JK kepada pers di kantor DPP LDII Jakarta, Selasa malam.
Seusai berbicara pada acara Dialog tentang Karakter Bangsa yang diadakan DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Kalla mengatakan, program transmigrasi kini juga kurang menarik, disamping faktor keengganan penduduk Merapi meninggalkan tanah mereka yang subur.
“Kalau mereka tidak mau direlokasi seperti itu, ya pemerintah harus tegas atau harus memaksa mereka mengevakuasi saat akan terjadi erupsi Merapi, demi menyelamatkan nyawa. Ini bila cara persuasif dan edukasi tidak mempan lagi,” katanya.
Kalla menyarakan agar pemerintah bekerjasama relawan melakukan pelatihan evakuasi dan penyelamatan bagi penduduk yang tinggal di radius lima kilometer ke bawah Merapi sehingga saat akan terjadi erupsi Merapi, masyarakat mampu menyelamatkan diri.
Sementara itu,Ketua Umum DPP LDII Prof Dr KH Abdullah Syam mengatakan pemerintah akan mengalami kesulitan untuk memindahkan seluruh masyarakat di lereng merapi karena ada keterikatan emosional yang kuat diantara mereka dengan gunung Merapi.
“Bagaimananya caranya memindahkan orang yang sudah turun menurun tinggal di daerah tersebut. Mereka kan mencari makan di lereng merapi,” tegasnya.
Menurut Abdullah Syam, perlu kearifan lokal dan harus melibatkan tokoh masyarakat jika pemerintah terus memaksakan kehendaknya untuk melakukan relokasi terhadap masyarakat di lereng merapi.
“Selain tindakan tegas pemerintah juga harus melibatkan tokoh yang disegani di masyarakat di sekitar lereng Merapi agar mereka mau dipindahkan. Dan pemerintah juga harus memberikan kompensasi yang jelas tidak mengumbar janji melulu,” tambahnya.
LDII sendiri, menurut Abdullah Syam, telah menyediakan sarana dan prasarana yang dimilikinya di daerah bencana sebagai tempat pengungsian. “Ada beberapa Masjid dan Aula milik LDII yang kita jadikan sebagai tempat pengungsian di daerah bencana seperti di Pondok Pesantren LDII, Mulungan Wetan, Sinduadi, Mlati, Sleman dan Pondok Pesantren Almadinah, Jogonalan, Klaten,” lanjutnya.(*)
