Padang (30/8). DPW LDII Sumatera Barat Korda I menggelar konsolidasi organisasi secara hybrid bersama DPP LDII. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Miftahul Huda, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto (KPIK), Padang, Sabtu (23/8/2026).
Sekretaris Umum DPP LDII, Tri Gunawan Hadi, mengatakan penguatan PC dan PAC menjadi salah satu perhatian dalam penataan organisasi kedepan. Menurutnya, perubahan AD/ART terbaru hasil munas X lalu akan lebih menitikberatkan pengutan struktural hingga ke Anak Cabang.
“Dari hasil perubahan AD/ART pasca Mnas X kemarin, maka ada beberapa pola-pola yang nantinya DPP akan melakukan sinkronisasi untuk menyampaikan penguatan PC-PAC ini sebagai program prioritas, karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput” ujarnya.
Ia menjelaskan, penataan administrasi kepengurusan termasuk penerbitan SK hingga ke PC-PAC, juga menjadi bagian dari fokus DPP ke depan, “Selain optimalisasi tata kelola organisasi, mekanisme penerbitan SK untuk pengurus PC-PAC itu kedepan dibuat atau dikeluarkan oleh DPP. Dalam pasal tambahannya itu, DPP juga bisa mendelegasikan kepada DPW atas pertimbangan tertentu,” katanya.
Tri Gunawan juga menyampaikan pentingnya evaluasi kinerja organisasi secara dinamis. Pendampingan diperlukan agar program yang telah disusun dapat diterapkan dan dievaluasi secara berkala, “Sebagai upaya melaksanakan kerja dan kontrol organisasi, maka program yang terbaru dari DPP ini adalah secara simultan akan melakukan pendampingan evaluasi kinerja di seluruh DPW se Indonesia,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pengurus untuk terus berupaya membangun komunikasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, hubungan tersebut menjadi bagian dari legitimasi simbolik sekaligus membuka ruang kemitraan dalam kegiatan kemasyarakatan.
“Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi, menghadirkan pejabat menjadi sangat penting karena itu bagian dari legitimasi simbolik. Bagaimana kiatnya, agar para pengurus organisasi betul-betul bisa bersinergi dengan tokoh setempat,” katanya.
Sekretaris DPP LDII, Inu Subakto, menjadi narasumber dengan materi mengenai kesekretariatan dan jangkauan organisasi. Ia menyampaikan bahwa penguatan administrasi diperlukan seiring dengan luasnya struktur LDII di berbagai tingkatan.
Menurut Inu, LDII saat ini memiliki kepengurusan di 37 dari 38 provinsi, 467 DPD kabupaten/kota, 2.622 PC atau sekitar 36 persen dari 7.288 kecamatan, serta 6.018 PAC atau sekitar 7 persen dari 84.291 kelurahan dan desa. Satu provinsi, yakni Papua Pegunungan, masih dalam proses perintisan.
Ia menjelaskan, sekretaris berperan sebagai salah satu penggerak operasional organisasi yang mendukung kelancaran administrasi, pengelolaan dokumen, serta pelayanan internal dan eksternal, “Kesekretariatan merupakan satuan kerja yang menjalankan aktivitas ketatausahaan untuk menunjang operasional organisasi, mengelola dokumen, dan memberikan pelayanan administrasi secara terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Inu, penguatan kesekretariatan perlu diikuti peningkatan kapasitas pengurus agar administrasi di setiap tingkatan dapat berjalan tertib dan mendukung program organisasi, “Pengurus kesekretariatan perlu memahami fungsi administrasi secara baik karena sekretaris menjadi bagian penting dalam memastikan roda organisasi berjalan. Semakin tertib administrasi, semakin mudah program dikawal dan dievaluasi,” katanya.
Seirama dengan DPP LDII, Ketua DPW LDII Sumatera Barat, H. Muchfiandi, menekankan penguatan tugas pokok dan fungsi pengurus organisasi. Menurutnya, DPD dapat memetakan kembali warga LDII di wilayahnya masing-masing sekaligus melihat potensi pembentukan sekretariat PC atau PAC baru.
“Saya minta evaluasi struktur kepengurusan dapat dilakukan sesegera mungkin. Selanjutnya para pengurus DPD dapat mulai memetakan kembali kecamatan dan kelurahan yang berpotensi dibentuk PC atau PAC baru. Upaya ini dilakukan agar pembinaan dan pelayanan organisasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih terarah,” ujarnya.
Muchfiandi juga mendorong pengoptimalan pelaksanaan program berbasis Karya, Kontribusi, dan Komunikasi hingga ke akar rumput. Menurutnya, sebagai organisasi dakwah, LDII perlu terus menjalin komunikasi dengan stakeholder di wilayahnya, “Dalam kegiatan LDII, selalu upayakan pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sehingga terjalinnya komunikasi baik dengan semua pihak,” jelasnya.
Ia juga membahas implementasi delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa. Menurutnya, program tersebut dapat disesuaikan dengan kearifan lokal di Sumatera Barat.
“Delapan bidang pengabdian ini perlu diterjemahkan sesuai kondisi daerah. Pekatnya budaya Alam Minangkabau di Sumatera Barat dapat menjadi bagian dari cara kita mengimplementasikan kontribusi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Kegiatan itu diikuti pengurus DPD LDII se-Korda I serta Ketua PC dan PAC LDII di Kota Padang. Dari unsur DPD hadir pengurus LDII Kota Padang, LDII Padang Pariaman, dan LDII Pesisir Selatan.
Konsolidasi tersebut menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman antara DPP, DPW, DPD, PC, dan PAC sekaligus menyusun langkah kerja di wilayah masing-masing. Melalui forum tersebut, LDII Sumbar berupaya mengoptimalkan koordinasi organisasi, memperkuat pembinaan warga, dan meningkatkan kontribusi di tengah masyarakat.
