Rakernas LDII Serukan Hentikan Kekerasan Israel di Jalur Gaza dan Solusi Masalah Kebangsaan

Pendidikan tidak hanya dikembangkan dan diajarkan kepada peserta didik semata, akan tetapi juga harus dikembangkan dan selalu dikembangkan untuk Stake Holder Pendidikan, yaitu; Pengurus Yayasan, Kepala Sekolah, Guru, Pamong, karyawan Lembaga Pendidikan, Orangtua murid.

Dalam rangka menyongsong Visi Indonesia Emas (2045), perlu menjadikan pendidikan PAUD (usia di bawah 5 tahun) sebagai gerakan sosial – “Gerakan Satu PAUD Satu PC/Kecamatan” dengan kualitas pendidikan yang kompatibel dengan periode 22 tahun mendatang (saat 100 tahun Indonesia merdeka).

Sementara dalam bidang ketrampilan profesi perlu peningkatan ketrampilan dalam penggunaan teknologi mutakhir pada bidang pangan/pertanian, energi dan industri utamannya menyongsong era industri 4.0.

LDII memandang kekurangan tenaga ahli di berbagai bidang keahlian sebagaimana yang dinyatakan oleh Bappenas, perlu disikapi dengan peningkatan peran pemerintah di bidang pendidikan dalam menyediakan dan menciptakan kebutuhan tenaga kerja yang link-match sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kritis (Critical occupation) di Indonesia. Ssehingga kebutuhan tenaga kerja dalam mencapai tujuan visi Indonesia Emas 2045, tidak ketergantungan dengan tenaga kerja asing, akan tetapi bisa diisi oleh generasi bangsa sendiri dan memberikan manfaat sepenuhnya kepada bangsa sendiri. Maka, LDII mendorong untuk dilakukan program percepatan terdapat bidang-bidang pekerjaan kritis di Indonesia.

• Di bidang ketenagakerjaan, LDII berpendapat, bahwa berkembangnya isu tentang masuknya tenaga kerja asing, terutama dari China di Indonesia dalam jumlah besar dan illegal, tidak hanya mengurangi kesempatan kerja bagi warga negara, akan tetapi juga mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bertentangan dengan tujuan didirikan negara Indonesia, yaitu melindungi tumpah darah rakyat, mensejahterakan rakyat Indonesia, serta bisa mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu segera menyikapinya dengan melakukan kajian dan penelitian secara terbuka, serta melakukan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi tenaga kerja dan warga negara Indonesia, dan mencegah gejolak yang ditimbulkannya, sebelum timbul masalah yang dapat mengganggu stabilitas negara.
• LDII memprioritaskan peningkatan kualitas SDM dan pengembangan kelembagaan ekonomi-keuangan yang berbasis bagi-hasil, atau yang sering disebut ekonomi-keuangan syariah serta pengembangan ekonomi digital. Lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan supporting system yang strategis bagi UMKM, perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam skenario jangka panjang.Di samping itu perlu dibuat skenario peningkatan kapasitas berproduksi dalam sistem perekonomian nasional yang sangat relevan, dalam posisi geografis Indonesia yang penuh dengan sumberdaya keanekaragaman hayati dan non-hayati ini. Di bidang ekonomi ini, LDII juga menyerukan, sebagai bentuk dukungan kepada kebijakkan pemerintah, yaitu untuk mencintai dan menggunakan produk-produk bangsa sendiri selama Indonesia bisa memproduksi sendiri, dan menghentikan impor barang-barang yang sudah ada, serta tersedia dari produk dalam negeri Indonesia.
• Terkait dengan keanekaragaman sumberdaya hayati baik di darat maupun di laut, maka penerapan dan pengembangan sistim pengobatan berbasis herbal perlu mendapat dukungan yang luas dari segenap masyarakat dan pemerintah. Untuk itu penerapan dan pengembangan tanaman obat berbasis satuan keluarga maupun satuan komunitas RT/RW/Ormas) perlu diupayakan dapat terlaksana dengan baik dan terkelola sesuai persyaratan higienitas legal dan sekaligus memenuhi persyaratan akademik dan ilmiah. Perlu pula dilakukan kampanye produk herbal yang berkualitas sebagai upaya awal untuk menanggulangi jika terjadi kedaruratan kesehatn dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari pakar-pakar kesehatan.